Kader Dipolisikan Gegara Pose Pantat, Gerindra Tak Beri Bantuan Hukum

Sleman - Partai Gerindra memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum ke kadernya, Ngadiyono, yang dipolisikan Bawaslu Sleman. Gerindra menegaskan kasus yang menjerat Ketua DPC Gerindra Gunungkidul tersebut adalah masalah pribadi.

"Kalau urusan pribadi diurusi oleh Badan Pemenangan atau partai, repot kita ini," ujar Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Dharma Setiawan, kepada detikcom, Selasa (11/12/2018).

Kasus yang menjerat Ngadiyono terjadi saat dia menghadiri kegiatan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto di Sleman, Rabu (28/11) lalu. Kala itu, Ngadiyono dianggap melakukan gerakan memantati sambil berkata 'pret' yang dinilai menghina anggota Bawaslu yang sedang melakukan pengawasan.

Atas perbuatannya ini, akhirnya Ngadiyono dilaporkan Bawaslu Sleman ke Polda DIY, Senin (3/12) lalu. Dia dilaporkan atas dugaan menghina lambang negara, dalam hal ini anggota Bawaslu yang sedang melaksanakan pengawasan.

Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Politisi Gerindra Pantati Petugas Bawaslu

Setiawan kembali menegaskan kasus yang menjerat Ngadiyono adalah urusan pribadi. Menurutnya, tindakan Ngadiyono bukanlah urusan kelembagaan Partai Gerindra maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Itukan persoalan pribadi, bukan persoalan kelembagaan, bukan persoalan politik. Kalau persoalan pribadi ya urusan pribadi saja. Soal mleding (memantati), soal mleding itukan persoalan pribadi ya," jelas Ketua BPN DIY tersebut.

Baca juga: Pose Pantat Ketua Gerindra Gunungkidul yang Dipolisikan Bawaslu

"Kalau urusannya adalah urusan politik, urusannya lembaga, Bawaslu (merasa) ada masalah, Bawaslu bisa manggil Gerindra kalau itu (menyangkut) Gerindra, bisa manggil Badan Pemenangan DIY kalau itu masalahnya Badan Pemenangan," tutupnya. (sip/sip)