Jokowi Melawan Prabowo soal Korupsi Stadium 4

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi membantah pernyataan Prabowo yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat.

Respons yang dikeluarkan Jokowi tidak lama keluar setelah Prabowo berbicara soal maraknya korupsi di Indonesia. Stadium empat ini diibaratkan seperti sel kanker yang sudah menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia disebut Prabowo sudah benar-benar parah.

Baca juga: Ketua KPK Tepis Prabowo soal Korupsi di Indonesia Sudah Stadium 4

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4," ujar Prabowo dalam acara The World in 2019 Gala Dinner di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11).

Jokowi tidak sependapat dengan Prabowo. Sambil mengacu data corruption perception index (CPI), indeks persepsi korupsi di Tanah Air disebutnya membaik dari tahun 1998 ke 2018. CPI Indonesia sekarang di angka 37.

Baca juga: Tim Prabowo soal Korupsi Stadium 4: Ratusan Kepala Daerah Dipenjara

"Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37, ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada," kata Jokowi seusai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2018 di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak tinggal diam atas bantahan Jokowi. Gerindra meminta Jokowi tidak perlu menutup-nutupi maraknya korupsi di Indonesia.

"Gimana nggak stadium 4? Ada kepala daerah yang tertangkap korupsi tiga kali, ada partai politik yang menyelenggarakan acara dananya dari korupsi. Ini kan benar-benar tidak sesuai dengan Nawacita," kata Ketua DPP Gerindra Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (4/12).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Bilang Korupsi Kita Stadium 4

Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung Jokowi. Menurut PPP, informasi yang diberikan kepada masyarakat harus berdasarkan data dan fakta.

"Apalagi sumber data berdasarkan KPK yang lembaga resmi. Ya sebaiknya menyampaikan informasi kepada masyarakat umum itu harus berdasarkan data dan fakta bukan asumsi. Kita harus biasakan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan tidak menyuguhi informasi yang hoax," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (Awiek) saat dihubungi, Selasa (4/12).



Simak video 'Hasrat Jokowi Membangun Bangsa Antikorupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/haf)