"Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres dan cawapres," kata Tjahjo dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Saat ini, Tjahjo menyebut Indonesia sedang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal itu, dia menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik yang mengeluarkan para calon legislatornya. Proses perekrutan disebutnya menjadi tanggung jawab penuh partai politik itu sendiri dan pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu.
Saksikan juga video 'Data ICW: KPK Melejit Basmi Koruptor, Polisi-Kejaksaan Menurun':
(gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini