Mendagri: Tangan Pemerintah Terbatas Perangi Korupsi Racun Demokrasi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia yang digagas KPK. Tjahjo menceritakan bahaya racun demokrasi, salah satunya korupsi.

"Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres dan cawapres," kata Tjahjo dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Bilang Korupsi Kita Stadium 4

Saat ini, Tjahjo menyebut Indonesia sedang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal itu, dia menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi.

"Kita menganut pemerintahan presiden yang multipartai. Untuk mewujudkan konsolidasinya, sistem pemerintahannya efektif dan efisien, mari salah satunya adalah langkah-langkah ini yang diinisiasi KPK memangkas, memerangi racun demokrasi," ungkap Tjahjo.

Baca juga: Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi

Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik yang mengeluarkan para calon legislatornya. Proses perekrutan disebutnya menjadi tanggung jawab penuh partai politik itu sendiri dan pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu.


Saksikan juga video 'Data ICW: KPK Melejit Basmi Koruptor, Polisi-Kejaksaan Menurun':

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/gbr)