KPK Cecar Anggota DPRD Jabar soal Revisi Perda Terkait Meikarta

Jakarta - KPK hari ini memeriksa anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Waras Wasisto terkait suap proyek Meikarta. KPK mencecar Waras dengan pertanyaan terkait revisi Perda tata ruang.

"KPK mendalami lebih lanjut ada atau tidak dugaan aliran dana untuk melakukan perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Kami telah mengidentifikasi adanya upaya mengubah aturan tata ruang yang disesuaikan untuk mengakomodir pihak tertentu, dalam hal ini diduga demi kepentingan untuk membangun proyek Meikarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Dipanggil KPK Terkait Meikarta, Wakil Ketua DPRD Bekasi Minta Jadwal Ulang

Namun, Febri tak menjelaskan secara detail apa kaitan antara Waras dengan pembahasan Perda terkait Meikarta yang berada di Kabupaten Bekasi tersebut. Febri juga menduga perizinan Meikarta bermasalah sejak awal.

"Setelah dicermati, perizinan Meikarta diduga bermasalah sejak awal. Salah satu faktornya adalah karena pembangunan proyek Meikarta hingga ratusan hektar memang diduga tidak memungkinkan dilakukan di lokasi saat ini karena ada indikasi pelanggaran hukum tata ruang di sana. Oleh karena itulah, kami mendalami dugaan pihak tertentu yang mencoba mengurus perubahan tata ruang ini melalui penyusunan peraturan daerah di Bekasi yang tentu harus melibatkan DPRD setempat," tuturnya.

Selain Waras, KPK juga memanggil wakil ketua DPRD DKI Jejen Sayuti. Namun Jejen tak hadir dan meminta jadwal penerbangan ulang.

Baca juga: KPK Telusuri Aliran Dana untuk Revisi Perda Terkait Meikarta

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 9 orang tersangka, yaitu Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar. (abw/haf)