Polri: Eks Ajudan Nurhadi Absen Panggilan KPK karena Tugas di Papua

Jakarta - Empat polisi eks ajudan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka Eddy Sindoro. Polri mengatakan keempat polisi itu sedang berdinas di luar Jakarta.

"Polri pada prinsipnya akan proaktif untuk membantu memperlancar proses penyidikan yang ada di KPK. Namun, karena 4 anggota Polri ini tergabung dalam Satgas Papua, sekarang keberadaan 4 anggota Polri ini ada di Papua," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (3/12/2018).

Baca juga: 4 Polisi Eks Ajudan Nurhadi Kembali Absen dari Panggilan KPK

Syahar menegaskan setiap anggota Polri siap bersikap kooperatif atas proses hukum yang berjalan di KPK. Polri pun akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai teknis pemeriksaan keempat eks ajudan Nurhadi itu karena sedang bertugas di Papua.

"Yang jelas, Polri pasti membantu, kita lagi diskusikan teknis pemeriksaannya. Kita tunggu apakah nanti pemeriksaan, apakah penyidik yang ke sana, bisa aja turun ke Polda Papua, nanti penyidiknya akan ke sana kita dampingi, kita amankan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Proses penyidikan KPK bisa tercapai namun tugas dari satgas Papua juga tidak ditinggalkan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengatakan 4 polisi eks ajudan Nurhadi kembali tak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk Eddy Sindoro. Ini kedua kalinya keempat orang itu absen.

"Setelah tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 14 November 2018 lalu, karena kebutuhan penyidikan dalam perkara dengan tersangka ESI, KPK kembali membuat panggilan kedua dan berkoordinasi dengan Kadiv Propam Mabes Polri untuk menghadirkan 4 orang anggota Polri sebagai saksi untuk tersangka ESI (Eddy Sindoro). Empat orang anggota Polri tersebut merupakan ajudan Nurhadi, mantan sekretaris MA," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan.

KPK sendiri telah memeriksa Nurhadi sebagai saksi untuk Eddy Sindoro pada Selasa (6/11) lalu. Nurhadi, saat itu, dicecar KPK soal perannya dalam pengurusan perkara Lippo Group.

Baca juga: Sempat Absen, 4 Polisi Eks Ajudan Nurhadi Kembali Dipanggil KPK

Eddy Sindoro ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak 2016. Dia diduga berperan memberikan arahan dalam pemberian suap yang dilakukan seorang swasta bernama Doddy Ariyanto Supeno kepada Edy Nasution, panitera sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat saat itu. Dalam putusan Edy Nasution, Eddy Sindoro disebut sebagai Presiden Komisaris Lippo Group.

Kini, Doddy dan Edy Nasution telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukumannya. Doddy divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan, sedangkan Edy Nasution dihukum penjara selama 8 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. (knv/haf)