.webp)
Bambang menambahkan pihaknya kini mulai memberi infomasi dan pengalaman penerapan kebijakan ganjil genap kepada lima kota besar di Indonesia selain Jabodetabek. Lima kota besar itu yakni Medan, Surabaya, Denpasar, Bandung, dan Makassar.
"Karena itu keberhasilan-keberhasilan itu kami harus juga sampaikan kepada lima kota besar di luar Jabodetabek. Kami hari ini hadir di Surabaya, oleh karena itu di Surabaya ini kami perlu menyampaikan sharing informasi dan pengalaman," ujar Bambang saat Workshop Penerapan Kebijakan Ganjil Genap di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12/2018).
"Selain itu juga menyampaikan harapan kami supaya di Kota Surabaya dengan gerbangkertosusila-nya sudah mulai menata sebelum terlambat seperti yang telah dilakukan Jabodetabek," imbuh Bambang.
Bambang juga mengimbau agar Surabaya atau Jatim segera menerapkan ganjil genap. Agar tak terlambat penerapannya seperti daerah Jabodetabek. Dirinya juga siap membantu Kepala Dishub untuk menata transportasi di Jatim.
"Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita terus relatif terlambat dibandingkan dengan Surabaya. Oleh karena itu saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya kami siap membantu Pak KaDishub untuk menata transportasi di Surabaya," kata Bambang.
Sebelumnya, Bambang melihat penerapan kebijalan ganjil genap di Jabodetabek cukup efektif. Misalnya saja saat berlangsungnya Asean Games, pihaknya hanya perlu 30 menit untuk mengantar atlet dari satu tempat ke tempat lain.
"Itu sudah dilakukan jauh sebelum Asean Games itu di jalan tol. Nah rekan-rekan media sudah bisa mengetahui kira-kira hasilnya seperti apa sehingga Asian Games bisa sukses. Suksesnya adalah kita berhasil mengantarkan para atlet, para official dari venue-venue tidak lebih dari 30 menit," tambah Bambang.
Tak hanya itu, Bambang menyebut ada beberapa keuntungan lainnya. Seperti kerugian dari kemacetan yang mencapai Rp 100 triliun bisa dihilangkan.
"Jadi nanti kita diskusikan dengan Pak Kadis kalau bicara kemacetan kita nggak boleh nunggu lama-lama. Karena dampaknya luar biasa, tadi kami menghitung bahkan kerugian di Jabodetabek itu mencapai Rp 100 Triliun per tahun. Bayangin kalau uang 100 triliun per tahun dibuat untuk LRT itu 4 koridor," lanjut Bambang.
Namun, Bambang mengembalikan kebijakan ini ke daerah masing-masing. Apakah setiap daerah sudah siap untuk menerapkan, apa belum.
"Jadi kewenangan itu adalah kewenangan daerah, tapi kami wajib untuk menyampaikan, mengimbau untuk mengatur itu. Jangan nanti perkembangan kota ini terlambat, nanti apa gunanya kalau Jabodetabek maju Surabaya tidak maju," pungkasnya.
Saksikan juga video 'Kemenhub Tawarkan Aturan Ganjil Genap Jakarta Diterapkan di Kota Lain':
(iwd/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
