Ahli: Jangan Lupakan Kekuasaan Soeharto yang Sarat dengan Korupsi

Jakarta - Orde Baru kembali disuguhkan dalam dinamika politik saat itu. Menurut ahli hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan, hal itu bisa menjadi gejala yang tidak sehat.

"Menyuguhkan kembali isu-isu ketokohan Soeharto dalam suasana demokrasi saat ini, seakan mau mengajak publik untuk melupakan kekuasaan Soeharto yang sarat dengan Korupsi di masa silam," kata Jimmy kepada detikcom, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Ini Fakta Keputusan Hukum ke Soeharto di Kasus Korupsi

Pengajar Universitas Udayana Bali itu menunjukan banyak bukti seperti lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

"Apabila ditelusuri lebih mendalam, keberadaan TAP MPR ini secara tidak langsung menjelaskan cara Soeharto menyuburkan KKN," cetus Jimmy.

TAP MPR itu lahir karena Soeharto memusatkan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden dalam penyelenggaraan negara. Kemudian melemahkan fungsi Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya secara mandiri.

"Contoh saat itu, Presiden Soeharto telah mengatur sedemikian rupa Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD sehingga MPR sulit dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi Presiden. Serta melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman saat itu melalui Departemen Kehakiman," papar Jimmy.

Soeharto juga dinilai membungkam kebebasan berpendapat melalui partisipasi masyarakat yang hendak memberi kontrol sosial dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Soeharto juga melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Melakukan praktek-praktek usaha yang menguntungkan sekelompok tertentu (keluarga dan kroni-kroninya)," ujar Jimmy.

Baca juga: Kasus Megakorupsi Era Soeharto, dari Dicky hingga Eddy Tansil

Jimmy juga menyitir berdasarkan data Transparency International di tahun 2004, menyatakan bahwa Soeharto adalah pemimpin paling korup di dunia.

"Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/Pdt/2015, MA mengabulkan PK yang diajukan negara, dan Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar AS atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar," tegas Jimmy.

Baca juga: Jalan Sunyi Jokowi Rebut Kembali Uang Negara dari Supersemar

"Dengan Suburnya praktek KKN yang dilakukan saat adanya pemusatan kekuasaan pada Presiden, menjadi wajar mengindentikkan Soeharto sebagai penyebab korupsi di era Orde Baru. Dengan begitu, upaya untuk melupakan dosa korupsi Soeharto pada orde baru, dapat dikesankan sebagai cara untuk memunculkan model kekuasaan yang sama di era mendatang," pungkas Jimmy. (asp/fdn)