Hal ini dijelaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah di kantornya, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, pada Jumat (30/11/2018) siang.
"Jumlah tenaga kerja di DKI Jakarta yang belum mendapat pekerjaan, atau angka pengangguran, itu sebanyak 314 ribu orang. Sedangkan kita baru bisa melatih 7.200 orang dalam setahun. Berarti masih jauh sekali (untuk mengurangi pengangguran)," ujarnya kepada detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Baca juga: Bonus Demografi dan Pemerataan Pendidikan |
Di sisi lain, ada orang-orang luar DKI yang datang mencari kerja. Mereka berbekal cangkul, belencong, dan pengki, menunggu permintaan bantuan dari siapapun untuk menggunakan jasanya. Mereka adalah kuli sindang. Meski sudah punya pekerjaan, namun para kuli sindang kebanyakan menganggurnya, pendapatan tak pasti, hidup bagaikan gelandangan.
Misalnya Udin (40), kuli sindang yang saya temui di seberang stasiun Grogol. Dia merasa pekerjaan semakin susah didapat, salah satunya karena tenaga-tenaga rekrutan kelurahan yang mengambil alih pekerjaannya. Bila ingat soal tenaga kelurahan di Jakarta, ada yang namanya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berseragam oranye. Mereka bisa membersihkan, mencangkul selokan mampet, bahkan mengecat. Udin merasa tersaingi dengan keberadaan tenaga berseragam.
Andri Yansyah mengakui, perekrutan tenaga PPSU semacam itu juga menjadi jurus pengentasan pengangguran di Jakarta. Namun yang direkrut oleh DKI tentulah yang ber-KTP DKI, karena memang begitu prioritasnya. Disebutnya, tingkat pengangguran DKI kini sebesar 6,24% pada Agustus 2018 (BPS), sudah mengalami penurunan dari yang tadinya sebesar 7,14% pada tahun lalu.
Baca juga: Meningkatnya Pengangguran di Desa |
"Memang, sampai saat ini kita baru bisa mengakomodir warga kita sendiri (warga DKI Jakarta), belum warga daerah yang lain. Kalau warga daerah yang lain menjadi PPSU, kira-kira mereka bakal berbondong-bondong ke Jakarta nggak?" ujar Andri sembari bertanya balik, mengajak berpikir tentang konsekuensi bila banyak orang luar Jakarta tertarik dengan janji lapangan kerja di Ibu Kota.
Namun demikian, Pemprov DKI tak mengabaikan mereka. "Yang jelas, keberadaan mereka ini memang dibutuhkan, terkait masalah pekerjaan penggalian. Apakah itu pipa air, PAM, gas, PLN, atau Telkom," kata dia.
Andri mendorong agar pihak-pihak yang mempekerjakan mereka bisa mengakomodasi kepentingan mereka mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya, para kuli sindang juga bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Para Pekerja Lepas.
Simak terus artikel-artikel lain tentang kuli sindang di detikcom.
(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini