Karena itu, KPK menyiapkan konsep Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Sebenarnya maksud Fahri itu baik dan bahkan paham apa keinginan KPK, lihat saja pada poin akhir yang bersangkutan kan meminta perlu adanya segera perppu (karena keadaan mendesak). Negara memerlukan perppu yang mengatur kembali bagaimana kita memerangi korupsi," kata Saut saat dihubungi detikcom, Kamis (29/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saut berharap, sebelum Pilpres 2019, KPK sudah memiliki Perppu Tipikor baru untuk mendukung komitmen Indonesia pada konvensi PBB antikorupsi (UNCAC).
Selain itu, Saut menyatakan tak setuju dengan usulan Fahri Hamzah yang menyebut pemerintah membuat lembaga untuk menampung komplain yang berada di satu payung. Sebab, saat ini banyak lembaga yang tumpang-tindih.
"Syukur kalau korupsi besar kecil diurusin KPK saja nggak perlu badan baru atau lembaga baru. KPK malah dalam banyak kesempatan selalu bilang kita ini sudah kebanyakan lembaga tumpang-tindih. Jangan dipisah akan buat buat badan atau lembaga itu paradigma lama," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan KPK tidak diukur oleh banyaknya OTT. Namun KPK, ditegaskan Saut, tidak mau pegawainya hanya memakan 'gaji buta'.
"Tentang berhasil atau ukuran keberhasilan KPK itu memang bukan diukur oleh OTT, soalnya adalah pegawai KPK nggak mau makan gaji buta," ujar Saut.
Bahkan KPK sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Menurut Saut, salah satunya dongeng anak.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai KPK frustrasi lantaran melakukan OTT berulang kali. Bagi Fahri, KPK gagal jika makin sering melakukan OTT. Menurutnya, indikator keberhasilan KPK seharusnya dengan semakin langkanya perilaku korupsi di Indonesia.
"Artinya, KPK itu gagal. Harusnya kan kalau ketua KPK-nya benar, coba kalian lihat, gara-gara KPK susah kita cari orang korupsi. Alhamdulillah sukses semua udah, nggak ada lagi orang korupsi. Loh Ketua KPK malah bilang 'kalau kita mau setiap hari ada OTT'. Loh, artinya lu gagal dong Bos? Ini orang gagal minta tepuk tangan terus," tutur Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).
Saksikan juga video 'Imbas OTT, DPR akan Evaluasi Pengawasan terhadap Hakim':
(yld/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini