MUI Jabar Nilai Reuni 212 Gerakan Politik

Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai acara reuni 212 pada 2 Desember 2018 di Jakarta bersifat politis. Warga Jabar diimbau berkegiatan hal lain di lingkungan tempat tinggalnya.

"Rencana reuni 212 itu menurut pengamatan kami tidak murni kegiatan agama, tetapi itu ada gerakan sifatnya politik," ucap Ketua MUI Jabar Rachmat Syafei saat dihubungi, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Panitia 212 Sebut Adanya Upaya Penolakan Reuni 212

Rachmat menjelaskan pangkal dari gerakan 212 tersebut merujuk pada kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, kasus tersebut telah selesai dengan ditahannya Ahok. Maka itu, kata dia, sudah tak ada relevansinya kegiatan itu kembali muncul.

"Karena masalah yang memicu munculnya gerakan 212 sudah selesai, yaitu kasus Pak Ahok. Jadi tidak ada esensi sekarang harus melaksanakan reuni. Sekarang masalahnya apa? Kan sudah selesai. Esensinya enggak murni lagi agama, ada sikap politis," tuturnya.

Pihaknya mengimbau agar warga Jabar tak terprovokasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Alangkah baiknya, sambung dia, warga melakukan kegiatan positif lain di wilayah masing-masing.

"Kami imbau kepada masyarakat (Jabar) karena itu tidak murni bagian keagamaan, harus hati-hati dan lebih baik terkait itu, melakukan kegiatan silaturahmi, berdoa, pengajian di masjid masing-masing," ujar Rachmat.

Baca juga: Panitia Reuni 212: Kami Ingin Undang Presiden Jokowi

Saksikan juga video 'Sandi: Tak Ada Muatan Politik di Reuni 212':

[Gambas:Video 20detik]

(dir/bbn)