'Ngopi', Kode Suap Ratusan Juta 2 Hakim PN Jaksel

Jakarta - Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perkara perdata. Suap itu diduga dikomunikasikan melalui perantara bernama Muhammad Ramadhan (MR), yang merupakan panitera pengganti di PN Jaksel.

"Dalam proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan MR sebagai pihak yang diduga perantara untuk hakim," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Selain SGD 47 Ribu, 2 Hakim PN Jaksel Diduga Terima Duit Rp 150 Juta

KPK menduga telah terjadi transaksi dari pihak penggugat, Arif Fitrawan, kepada Ramadhan sebesar Rp 150 juta. Kemudian diduga telah disepakati bahwa hakim akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

Dalam komunikasi tersebut, KPK mengidentifikasi kode suap. Kode suap dimaksud adalah 'ngopi'.

"Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yang digunakan adalah 'ngopi'. Yang ada dalam percakapan disampaikan 'bagaimana? jadi ngopi nggak?'" ujar Alexander.

Baca juga: Jadi Tersangka, 2 Hakim PN Jaksel Terima Suap untuk Putusan Perdata

Dalam kasusnya, pemberian uang diduga terkait dengan penanganan perkara perdata dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources. Gugatan perdata ini terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

Pengacara Arif Fitrawan, disebut KPK, menitipkan uang SGD 47 ribu atau setara dengan Rp 500 juta kepada Muhammad Ramadhan (MR) untuk diserahkan kepada majelis hakim.

"Diduga sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari AF melalui MR untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir," papar Alex.

KPK kemudian menetapkan Widodo, Irwan, dan Ramadhan sebagai tersangka penerima suap. Sementara itu, Arif dan satu orang lain, yakni Martin P Silitonga, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Widodo, Irwan, dan Ramadhan dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Arif dan Martin dikenai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (zak/fdn)