LSI: Jika Ahok Kampanye, Risiko buat Jokowi

Jakarta -

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dikabarkan akan kembali terjun ke politik. Ia bahkan disebut-sebut bakal bergabung ke PDI Perjuangan.

Founder Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyarankan Ahok beristirahat sejenak dari politik praktis. Menurut Denny JA, Ahok sebaiknya tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye capres Joko Widodo.

"Untuk jangka pendek, sebaiknya Ahok istirahat dulu. Masih terlalu berisiko mengikutsertakan Ahok dalam kampanye. Lebih lagi kalau itu 'digoreng' pihak lawan. Jadi sebaiknya Ahok tidak diikutsertakan," kata Denny kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Kala Ahok Berjas Merah Megawati

Alasannya, Ahok butuh waktu untuk 'memulihkan diri' selepas menyelesaikan masa tahanannya. Denny menilai kehadiran Ahok justru berisiko bagi Jokowi.

Ia mengatakan Ahok harus membuat 'success story' ketika keluar dari tahanan. Namun 'success story' itu, sebut Denny, harus melalui proses.

Denny membagi proses 'success story' Ahok itu menjadi 3: jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Dia harus membuat 'success story' setelah keluar dari tahanan dan yang paling bisa jabatan yang diangkat," jelas Denny.

Ia menjelaskan, dalam jangka pendek, sebaiknya Ahok tidak terlibat dalam politik. Kemudian dalam jangka menengah, Ahok bisa masuk ke politik lewat penunjukan. Misalnya Ahok diangkat presiden sebagai menteri.

"Jabatan yang pas untuk dia jabatan yang diangkat. Misalnya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, keras untuk perbuatan yang bersih. Jabatan yang berurusan dengan pemberantasan korupsi. The right man on the right place untuk memberantas korupsi, di samping korupsi memang gila-gilaan di Indonesia," ujar Denny.

Baca juga: Mau ke PDIP, Ini Potret Kedekatan Ahok-Megawati

Setelah itu, sebut Denny, barulah Ahok bisa kembali masuk ke politik pemilihan. Ia menyebut Ahok bisa saja ikut serta lagi dalam pemilihan bupati/wali kota dan gubernur.

"Jangka panjang baru dia bisa datang ke pemilihan bupati, walkot, maupun gubernur. Namun tidak presiden. Karena presiden atau wapres terlalu sensitif untuk dia. Dia figur pemimpin yang pas untuk isu-isu pemberantasan korupsi," pungkasnya.

(tsa/van)