Sandiaga: Ada OTT KPK Lagi, Saya Miris Dengarnya

Jakarta - Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno merasa miris atas berbagai operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Sandiaga mengaku sepakat dengan capres Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah mencapai 'stadium 4'.

"Ini kejadian lagi ada OTT (OTT KPK di PN Jaksel). Saya juga miris dengarnya itu. Ada yang berikan informasi kalau KPK mau OTT tiap hari, pasti kena," kata Sandiaga di Jl Galuh II, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (28/11/2018).

Menurut Sandiaga, korupsi di Indonesia seperti berjalan terus. Dia menilai tingkat korupsi di Indonesia sama sekali tidak menurun.

"Dan, tanpa menyalahkan siapa-siapa, kami melihat ini siklus yang mesti diselesaikan, itu adalah siklus dari ongkos politik sendiri. Karena mayoritas juga dari kepala daerah," ujarnya.

Baca juga: Lihat Korupsi Sudah Stadium 4, Prabowo Janji Ciptakan Clean Government

Terkait dengan OTT KPK di PN Jakarta Selatan, Sandiaga menyebut korupsi di pengadilan menandakan adanya ketidakkonsistenan hukum.

"Kalau yang berkaitan dengan OTT hari ini oleh para penegak hukum atau yang berkaitan dengan kasus perdata, itu berkaitan dengan hukum yang nggak konsisten. Hukum yang belum adil. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang mesti diselesaikan," tuturnya.

Sandiaga pun berjanji dia bersama Prabowo akan berfokus pada pencegahan korupsi jika nanti terpilih. Salah satu langkahnya adalah mengatur ulang regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah atau sistem politik.

Pencegahan lainnya, kata Sandi, adalah tegas kepada dunia usaha dan pembuat kebijakan kasus perdata.

"Ini yang harus kita bersama-sama. Dan bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, aktivis antikorupsi, semua duduk sama-sama regulasi seperti apa yang kita perlu ubah supaya kita bisa cegah korupsi," kata Sandi.

Baca juga: KPK OTT Hakim PN Jaksel, MA Didesak Ubah Sistem Pengawasan

Dia juga menilai tingginya tingkat korupsi karena ongkos politik yang mahal. Sehingga kedudukan tinggi sebagai pimpinan daerah dimanfaatkan buat mengembalikan utang.

"Saya lihat rata-rata yang kepala daerah itu rata-rata korupsinya karena baru habis pilkada, berutang, ingin mengembalikan utangnya akhirnya menggunakan kebijakan, seperti itu. Atau kalau kita lihat bahwa ongkos politik ini juga berujung pada anggaran," jelasnya.

"Anggaran yang disampaikan itu selalu ada lebihnya atau ada fee-nya, itu yang digunakan kepala daerah untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan pilkada. Ini yang harus kita putus siklusnya," lanjut Sandi.


Saksikan juga video 'PN Jaksel Tak Tahu Ada OTT KPK':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/nvl)