.webp)
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana apel dan kemah pemuda Islam pada 2017. Dahnil menjelaskan perhelatan kegiatan tersebut.
Awalnya Dahnil dipanggil Menpora Imam Nahrawi pada September 2017. Dia diundang bersama Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut untuk mendiskusikan sejumlah hal mengenai kondisi kebangsaan terkini.
"Kemudian kami berdiskusi di situ. Pak Menpora prinsipnya menyampaikan ada kekhawatiran beliau terkait dengan potensi konflik horizontal yang semakin meluas karena isu anti-Pancasila, ada isu antitoleransi, kemudian ada tudingan bahwasanya tudingan pemerintah Pak Jokowi anti-Islam. Beliau kemudian ada isu-isu, para ulama dikriminalisasi oleh pemerintahan Pak Jokowi," kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Imam lalu meminta saran kepada Dahnil dan Gus Yaqut untuk membuat situasi lebih kondusif. Imam meminta adanya suatu kegiatan yang bisa dilakukan bersama oleh Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.
"Nah Pak Imam menyampaikan bagaimana caranya supaya kemudian suasana itu menjadi lebih kondusif. Salah satu upaya yang ingin beliau lakukan itu adalah mempersatukan secara simbolik antara GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Maka Pak Imam waktu itu menawarkan dan mengajak bisa nggak bikin kegiatan bersama yang difasilitasi oleh Menpora melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena Pemuda Muhammadiyah itu keputusannya kolektif kolegial. Akhirnya selain PP Pemuda Muhammadiyah, saya juga harus konsultasi dengan bapak-bapak PP Muhammadiyah. Jadi saya diskusi dengan PP Pemuda Muhammadiyah juga minta nasihat ke bapak-bapak PP Muhammadiyah," ujarnya.
Jawaban untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu baru direspons Dahnil pada Oktober 2017. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan agar situasi semakin kondusif dan tidak terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
"Nah itu pun setelah saya ketemu dan minta nasihat dan rapat dengan PP Pemuda Muhammadiyah, ya sudah untuk membantu pemerintah. Karena menghadapi potensi konflik horizontal, ada isu-isu kriminalisasi ulama, kemudian pemerintahan Pak Jokowi dituduh anti-Islam supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis, tidak anti-Jokowi. Akhirnya PP Pemuda Muhammadiyah, ya sudah kita terima ajakan dari pemerintah ini melalui Pak Menpora," tuturnya.
(knv/fdn)
