Jaga Stok dan Harga Stabil, Satgas Pangan Dibuat hingga Polres

Jakarta - Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Nico Afinta, memimpin rapat koordinasi ketersediaan dan stabilitas harga. Satgas Pangan Daerah akan diperluas hingga tingkat polres.

"Melakukan pengamanan harga pangan, secara pokok adanya monitoring harga, ketersediaan, dan langkah preemtif-preventif solutif," kata Nico, yang juga menjabat Karobinops Bareskrim Polri, lewat keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018).

Rapat digelar hari ini di Aula Bareskrim di Gedung Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat seluruh Satgas Pangan Polda se-Indonesia, kementerian, dan dinas terkait.

Ada tiga poin yang dibahas untuk menjaga stabilitas harga pangan dan BBM. Poin pertama adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas bahan pokok. Ada tiga hal yang mesti diperhatikan dalam poin ini, yaitu ketersediaan stok bahan pangan, BBM, dan gas; kelancaran distribusi; serta pemantauan fluktuasi harga di pasar.
Koordinasi dan monitoring ini dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan mengambil langkah solutif. Langkah proaktif ini merupakan tindakan preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas kebutuhan dan harga pangan.
"Langkah penegakan hukum sebagai langkah terakhir, the last resort, bila memang terjadi penyimpangan yang fatal sebagaimana instruksi Kapolri," kata Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto dalam kesempatan yang sama.

Poin kedua, Satgas Pangan Daerah akan diperluas hingga ke tingkat polres. Satgas Pangan Daerah akan melakukan koordinasi monitoring, pengawasan, dan membuat laporan secara berjenjang setiap hari setelah melalui koordinasi dan verifikasi dari Tim Gabungan.

Ketiga, Satgas Pangan akan mengevaluasi setiap minggu dan publikasi terhadap perkembangan masalah pangan terkait persediaan, distribusi, dan fluktuasi harga. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi riil masalah pangan dan untuk mencegah terjadinya distorsi informasi yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. (jbr/nvl)