PKS Salahkan Politik 'Genderuwo', Tim Jokowi: Itu Tanda Tak Mampu

Jakarta - PKS menyebut visi-misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak tersampaikan ke masyarakat karena dipotong oleh politik 'genderuwo' dan 'sontoloyo' yang dilontarkan capres petahana Joko Widodo (Jokowi). Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta PKS tak melempar kesalahan.

"Jadi prinsipnya, kalau tidak mampu, jangan nyalahkan orang," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi, Sabtu (17/11/2018).

Baca juga: PKS: Visi-Misi Prabowo Tak Bunyi Dipotong Politik 'Genderuwo' Jokowi

Karding mengatakan tak sepantasnya PKS menuding Jokowi-Ma'ruf sebagai penyebab tak tersampaikannya visi-misi Prabowo-Sandiaga. Mengingat, penyampaian visi-misi bisa dilakukan dengan berbagai cara.

"Visi-misi itu bisa disampaikan lewat banyak instrumen. Media sosial, dialog, dan tim yang ada di bawah, baik di desa maupun TPS, itu bisa disampaikan apa yang menjadi visi-misi, program-program. Kalau kami itu sudah bekerja di tingkat bawah, door to door, tim sukses, para caleg menyampaikan hasil kerja Pak Jokowi," tuturnya.

"Karena soal itu kan kemampuan kita membangun jalan ke bawah. Jadi kalau menyalahkan orang itu tanda tak mampu," imbuh Karding.

Baca juga: Tim Prabowo: Visi-Misi Banyak, Kampanye Nggak Bisa Bicara Berjam-jam

Sebelumnya, PKS menyebut visi-misi Prabowo tidak bunyi karena dipotong politik 'genderuwo' Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menanggapi pernyataan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief, yang menyebut visi-misi Prabowo tak sampai ke masyarakat.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin menuding, tidak tersampaikannya visi-misi paslon yang diusung partainya itu terjadi karena terdistraksi isu lain yang tidak substansial. Misalnya, 'politik sontoloyo', 'politik genderuwo', hingga 'budek-buta' yang dilontarkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"(Visi-misi Prabowo-Sandiaga) banyak dipotong oleh selorohan tidak penting oleh Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, seperti 'politik sontoloyo', 'politik genderuwo', maupun 'buta-tuli', sehingga publik terseret pada isu-isu gimik saja," ujar Suhud kepada wartawan, Sabtu (17/11/2018). (mae/hri)