Hashim Ingin Ada Uang Braille Jika Prabowo Presiden

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjabarkan komitmen Prabowo-Sandi untuk difabel. Apa saja?

"Salah satu komitmen kami itu, janji kami, memberikan beasiswa kepada putra-putri anak-anak disabilitas. Bagi yang disabilitas punya anak, anak-anak supaya bisa menunjang atau membantu orang tua yang disabilitas itu, anak-anak akan diberi beasiswa khusus untuk melanjutkan pendidikan kita, itu komitmen kami juga," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: Buku 'Paradoks Indonesia' Prabowo Diluncurkan dalam Versi Braille

Pernyataan itu disampaikan Hashim setelah membuka acara peluncuran buku karya Prabowo yang berjudul 'Paradoks Indonesia' versi Braille (untuk tunanetra). Hashim menyebut peluncuran buku itu bagian dari komitmen Prabowo-Sandiaga untuk difabel.

Selain beasiswa untuk anak-anak yang memiliki orang tua penyandang disabilitas, Hashim menyebut Prabowo-Sandiaga berjanji akan mengeluarkan mata uang dengan huruf Braille. Hal itu karena tim BPN mendapat aspirasi dari kaum difabel terkait kesulitannya membaca mata uang sehingga dengan mudah ditipu.

"Sebenarnya itu ide saya untuk bikin mata uang Braille. Kami dapat aspirasi dari tunanetra, ada banyak yang bekerja jadi tukang pijit di panti pijit dan sering kawan-kawan kita tunanetra mereka ditipu oleh pelanggannya. Mestinya dikasih Rp 50 ribu, ini malah dikasih Rp 500 atau Rp 5.000 atau malah pakai uang palsu," ungkap Hashim.

Baca juga: Survei Internal Dekati Jokowi, Tim Prabowo Kerja 2 Kali Lipat

Hashim menyebut, jika terpilih, Prabowo-Sandiaga akan membuat PP dari UU Disabilitas. "Saya bulan Agustus 2016 saya pimpin rombongan untuk bertemu Menteri Sosial waktu itu, Ibu Khofifah. Saya minta komitmen pemerintah agar RUU diwujudkan menjadi PP dan juklak, juknis. Saya sangat sadar bahwa kalau suatu UU tidak ada turunannya, PP dan juklak-juknis itu tidak efektif," kata Hashim.

"Namun, kalau kami nanti di eksekutif, saya bisa berjanji, PP, juklak, dan juknis akan segera terwujud, terlaksana, dalam waktu singkat, tidak perlu terlalu lama kita jadikan PP, juklak, dan juknis. Itu aspirasi dari kaum disabilitas dan tunanetra bisa kita penuhi," sambungnya. (gbr/ear)