PDIP menyebut ada 10 poster 'raja Jokowi' di tiap desa di Jateng sehingga totalnya mecapai 85 ribu buah rontek. Untuk penyebaran poster dengan jumlah sebanyak itu membutuhkan dana sangat besar.
"Sekali pasang, yang memasang dapat Rp 5 ribu, plus bambu dan tali Rp 10 ribu. Itu angka gede, belum percetakannya, pengangkutannya, dan lain lain. Melibatkan uang besar, tidak kurang Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar," kata Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, saat ditemui di Semarang, Rabu (14/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengakui itu sebagai analisis yang subjektif. Namun jika benar terjadi maka pembuat atau pemilik psoter merupakan orang kaya. Bambang menyebut dua kemungkinan pemasangnya adalah kubu lawan atau pendukung yang tidak mengerti soal berorganisasi.
"Tentu yang punya gawe itu orang yang punya duit. Kalau pendukung Jokowi, maaf, pemahaman organisasinya rendah, pemahaman budayanya rendah. Tapi kalau lawan, dia jago, punya kecerdasan luar biasa, karena kalau keliru menurunkan (poster), isu tersebar PDIP turunkan gambar Jokowi, cari sensasi," terang Bambang.
Masih dari penelusuran PDIP, diketahui sebelum poster tersebar, ada rapat di Hotel Siliwangi Semarang. Bambang mengimbau agar pemilik atau pembuat poster itu datang ke kantor DPD PDIP Jateng.
"Kalau tahu alamatnya, saya akan bersurat. Karena saya tidak tahu, ya melalui dikau (wartawan). Himbauan kami untuk bisa disampaikan, kami menunggu datangnya sang pemilik APK (alat peraga kampanye)," tegasnya.
PDIP akan meenggelar rapat untuk menentukan langkah terkait APK bergambar 'raja Jokowi' itu jika si pembuat APK tak kunjung datang. Namun Bambang berharap pemilik APK datang dengan kesatria.
PDIP memutuskan menurunkan poster tersebut karena tidak merasa mencetak dan mengeluarkannya, meskipun di poster itu ada logo PDIP. Selain itu gambar Jokowi berpakaian raja justru merendahkan karena Jokowi adalah calon presiden yang maju melalui pemilihan umum.
"Ini merendahkan kecerdasan. Ini era demokrasi, pejabat politik, ini sebagai capres, artinya kalau kemudian dikatakan raja, raja kan tidak dipilih, harusnya dipilih, elektoral. Ini merendahkan kecerdasan PDIP," tegasnya.
Simak Juga 'Jokowi Cerita Ada yang Menakut-nakuti Anak Muda Kita Sendiri':
(alg/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini