KAI Bantah Minta Bayaran ke Pemprov DKI soal Skybridge Tanah Abang

Jakarta - PT KAI membantah adanya tuntutan pembayaran ke Pemprov DKI dalam proyek pembangunan skybridge Tanah Abang. PT KAI juga menyebut tidak ada saling klaim soal aset seperti yang disebutkan Ombudsman.

"Terkait berita, PT KAI menuntut bayaran ke Pemprov DKI, aksi saling klaim aset atau perebutan aset, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yaitu yang berkaitan dengan jembatan penyeberangan multiguna (JPM), perihal berita tersebut tidak benar," kata Senior Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo saat dimintai konfirmasi, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: Aset Jalan Jatibaru Diklaim PT KAI, Anies: Semua Aset Milik Indonesia

Edy menegaskan PT KAI terbuka untuk memenuhi kebutuhan Pemprov DKI guna mengintegrasikan skybridge ke Stasiun Tanah Abang. Tapi, kata dia, harus ada kesepakatan lebih dulu soal pembuatan fasilitas umum mengingat pengguna jembatan nantinya akan bercampur dengan penumpang kereta api.

"Pada prinsipnya, PT KAI terbuka untuk kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan jembatan multiguna (skybridge) ke stasiun kereta api. Pada saat ini penumpang di Stasiun Tanah Abang mencapai 130.000 penumpang per hari, dan stasiun merupakan public service, sehingga dalam proses integrasi perlu dipertimbangkan, kebutuhan-kebutuhan yang timbul akibat dari konektivitas kedua fungsi tersebut," papar Edy.

Baca juga: PT KAI Minta Kepastian Pemprov DKI Buat Toilet di Skybridge

Pembahasan soal kebutuhan, seperti fasilitas umum, sudah dilakukan dengan Pemprov DKI pada Rabu (7/11) pekan lalu bersama Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Sekda DKI Jakarta, PD Sarana Jaya, dan Tim TGUPP DKI Jakarta. Edy mengatakan hasil pembahasan Pemprov DKI akan menyesuaikan kebutuhan fasilitas umum, dari toilet hingga keamanan.

"Perihal tersebut ditanggapi dengan baik oleh Pemprov DKI, yaitu menyesuaikan kebutuhan pemenuhan fasilitas, fasos, fasum, dan aksesibilitas penumpang kereta api di wilayah JPM agar tidak membebani fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di stasiun," tutur Edy.

"Dan menjamin atas ketertiban, keamanan, dan kebersihan, serta dampak lainnya yang timbul akibat pembangunan JPM tersebut," sambung dia.

Baca juga: Anies Vs Ketua DPRD DKI soal Isu Tanah Abang Kumuh

Sementara itu, soal kepastian pembuatan fasilitas umum yang diminta PT KAI kepada Pemprov DKI siap dipenuhi. Pemprov DKI lewat BUMD Sarana Jaya memastikan siap membangun fasilitas toilet yang diminta PT KAI.

"Fasilitas toilet ya kan kita bahas terus, selama ini koordinasi kita dengan KAI sangat baik," kata Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang tadi.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho mengatakan ada persoalan aset yang menyebabkan perbedaan pemahaman antara PT KAI dan Pemprov DKI. Teguh menuturkan persoalan aset tersebut tidak bisa selesai dalam jangka waktu pendek.

"Terkait dengan aset ini juga ada hal lainnya kalau aset ini PT KAI. PT KAI menuntut supaya ada pembayaran dari Pemprov berapa jumlahnya. Itu Jalan Jatibaru itu menurut klaimnya PT KAI sesuai dengan UU perkeretaapian zaman Belanda. Itu 18 meter dari stasiun itu ke depan itu klaim (PT KAI)," ujar Teguh saat dimintai konfirmasi.


Saksikan juga video 'Harga Sewa Lapak Pedagang Skybridge Tanah Abang Rp 500 Ribu Per Bulan':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/imk)