"Ya seluruhnya adalah milik Republik Indonesia. Yang digunakan untuk warga Indonesia. Kita nggak tanya kan yang naik (kereta) itu KTP-nya DKI atau KTP Banten, kan tidak. Kita ini melayani seluruh warga Indonesia. Berhentilah berpikir seakan-akan kita ini bukan institusi negara," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita atur ini (skybridge) untuk seluruh rakyat yang menggunakan. Apa pun pencatatannya, seluruhnya milik Indonesia. Saya harap semua berpikir perspektif Indonesia," jelasnya.
Anies mengatakan pembangunan skybridge sudah mencapai 96%. Dia menargetkan proyek tersebut selesai pada akhir November.
"Ada catatan soal skybridge dari Yoory. Jadi per kemarin, secara prosentase sudah 95-96%. Tinggal finishing, kemudian terutama halte non-TJ, tanaman rambat," ucap Anies.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh Nugroho mengatakan persoalan aset terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara PT KAI dan Pemprov DKI. Teguh menuturkan persoalan aset tersebut tidak bisa selesai dalam jangka waktu pendek.
"Terkait dengan aset ini juga ada hal lainnya kalau aset ini PT KAI. PT KAI menuntut supaya ada pembayaran dari Pemprov berapa jumlahnya. Itu Jalan Jatibaru itu menurut klaimnya PT KAI sesuai dengan UU perkeretaapian zaman Belanda. Itu 18 meter dari stasiun itu ke depan itu klaim (PT KAI)," ujar Teguh saat dimintai konfirmasi secara terpisah. (fdu/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini