Tolak Diskusi Khilafah, Polisi Dapat Dukungan dari Sejumlah Warga

Jakarta - Sejumlah warga, mahasiswa, dan perwakilan ormas beraudiensi dengan jajaran Polres Bogor terkait diskusi tentang khilafah di Masjid Az-Zikra, Kabupaten Bogor. Audiensi itu digelar setelah unjuk rasa terkait penolakan diskusi tentang khilafah dibatalkan.

"Gabungan masyarakat, ormas Islam, dan mahasiswa Kabupaten Bogor telah mengajukan izin untuk mengadakan unjuk rasa ke kantor Kementerian Agama yang tadinya akan dilakukan pada 13 November 2018 untuk melakukan penolakan kegiatan 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H'," kata Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky dalam keterangan tertulis, Selasa (13/11/2018).

Dicky menuturkan, setelah unjuk rasa dibatalkan, warga, mahasiswa, dan perwakilan ormas memutuskan melakukan audiensi dengan jajaran Polres Bogor. Dalam pertemuan itu, pihak-pihak terkait, seperti perwakilan dari Kemenag dan TNI, juga hadir.

Baca juga: Polisi Tak Beri Izin Diskusi soal Khilafah di Masjid Az-Zikra Bogor

"Namun akhirnya massa aksi penolakan kegiatan diskusi khilafah tersebut datang ke Polres Bogor untuk audiensi terkait penolakan kegiatan 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H' dengan tema 'Titik Awal Kebangkitan Islam'. Audiensi ini dilaksanakan di ruangan Command Center Polres Bogor dihadiri oleh Kodim 0621, Pemda Kabupaten Bogor, dan Kemenag Kabupaten Bogor," papar Dicky.

Hasil audiensi tersebut, warga, mahasiswa, dan perwakilan ormas menyampaikan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap warga, mahasiswa dan ormas yang beraudiensi dengan Polres Bogor:

Jajaran Polres Bogor bersama sejumlah warga, perwakilan ormas, dan pejabat Pemkab Bogor beraudiensi terkait diskusi tentang khilafah. (Foto: dok. Istimewa)

- Menolak segala bentuk gagasan tentang kekhilafahan di Indonesia karena dapat merusak dan merongrong empat pilar bangsa, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

- Menolak segala bentuk kegiatan yang mendukung ide dan gerakan khilafah di Indonesia.

- Meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap segala bentuk gerakan dan kegiatan yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

- Mengimbau kepada warga Kabupaten Bogor untuk tetap menjaga situasi kondusif keamanan di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Polres Bogor memutuskan tidak memberi izin penyelenggaraan diskusi tentang 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam Se-Dunia 1440 H'. Izin penyelenggaraan tidak diberikan karena polisi menganggap diskusi tersebut bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi khilafah.

"Dari hasil pengecekan dan penyelidikan polisi, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat berkaitan erat dengan khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila, demokrasi menjadi khilafah," kata Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/11). (zak/fjp)