.webp)
"Kami, terkait pilpres, sudah membuka posko nasional pengaduan tentang pelibatan anak dalam politik, ada laporan-laporan yang masuk," kata komisioner KPAI Jasra Putra di kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami telah menerima enam pengaduan masyarakat dan enam ini terjadi pada kedua belah pihak dan itu sedang kami proses, tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Bawaslu," ujarnya.
"Kami lihat ada dugaan juga pelanggaran timses dan pasangan mendatangi sekolah atau pesantren karena ini mengganggu situasi sekolah yang telah tersusun secara baik," imbuhnya.
KPAI melihat dugaan pelibatan anak dalam proses politik terkait Pilpres 2019 meningkat. Karena itu, KPAI menganggap penting melaporkan aduan terkait hal itu ke masyarakat.
"Aduan ini kami duga kasusnya di lapangan nyaris meningkat dan ini baru dilaporkan ke kami, dan aduan ini akan kami umumkan setiap bulan tentang pelanggaran yang dilakukan kedua timses ini," ucap Jasra.
Sebelumnya, Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sepakat tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, terutama kampanye pada Pilpres 2019. TKN Jokowi-Ma'ruf diwakili Direktur Hukum dan Advokasi Ade Irfan Pulungan, sedangkan BPN Prabowo-Sandiaga diwakili Direktur Kelembagaan Ibnu Bilaludin.
Tim Jokowi berharap KPAI mempublikasikan pelaku pelibatan anak yang sudah terbukti. Sementara dari kubu Prabowo berharap ada lembaga lain yang membantu KPAI dalam mengusut dugaan tersebut. (abw/zak)
