Kata Pengacara soal Eks Bupati Abubakar Dituntut 8 Tahun Bui

Bandung - Mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Abubakar dituntut 8 tahun bui lantaran disebut meminta uang ke SKPD guna melancarkan istrinya maju Pilbup KBB. Pengacara membantah Abubakar meminta uang.

"Selama ini dalam persidangan, Pak Abu sendiri tidak terbukti upaya-upaya seperti yang dituduhkan KPK. Dari sadapan sendiri, tidak ada mengatakan langsung meminta uang ke SKPD," ujar Iman Nurhaeman, pengacara Abubakar, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (7/11/2018).

Baca juga: Perjalanan Kasus Bupati Abubakar hingga Dituntut 8 Tahun Bui

Dia mengatakan dalam persidangan memang disebutkan Abu Bakar meminta bantuan kepada SKPD untuk pencalonan istrinya, Elin Suharliah, maju Pilbup KBB. Akan tetapi, dia membantah apabila permintaan bantuan tersebut berupa uang.

"Memang meminta bantuan, tapi ditafsirkan oleh SKPD bantuan material," ucap Iman.

Ia menyebutkan fakta persidangan selama ini tak menunjukkan adanya itikad dari SKPD untuk mengkonfirmasi langsung bantuan yang dimaksud. Hal inilah yang dianggap pihaknya bahwa Abubakar meminta langsung uang ke SKPD.

"Dalam persidangan juga memang terbukti tidak ada yang mengkonfirmasi pak Abu bahwa pak Abu itu meminta kepada SKPD. Jadi semua kepala dinas nggak ada yang konfirmasi ke pak Abu Bakar. Bantuan (uang) kan enggak mungkin lah," ujarnya.

"Pa Abu sangat hati-hati. Karena itu bicaranya umum di setiap pertemuan bilang (istrinya) mau mencalonkan dan sebagainya. Oleh SKPD ditafsirkan permintaan uang. Yang jadi fakta persidangan semua SKPD tidak konfirmasi ke bapak apakah benar bapak itu meminta uang," tutur Iman menambahkan.

Baca juga: Jaksa Tuntut Cabut Hak Politik Mantan Bupati KBB Abu Bakar

Tuntutan terhadap Abubakar sudah dibacakan jaksa KPK dalam sidang beberapa waktu lalu. Jaksa menuntut Abubakar hukuman 8 tahun bui dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan.

Jaksa menyebut Abubakar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tertuang dalam dakwaan alternatif pertama.

"Dari uraian, menuntut pidana penjara selama 8 tahun dan denda 400 juta rupiah subsider 4 bulan kurungan," ucap jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan amar tuntutannya.

Pihak Abubakar akan mengajukan pembelaan atau pleidoi. Jadwal pembacaan pleidoi bakal berlangsung tiga pekan mendatang. (dir/bbn)