.webp)
"Yang mundur dari PKS Mojokerto sekitar 60 kader utama atau kader terbina, sekitar separuhan. Unsurnya pengurus harian, pengurus kecamatan, serta kader non struktural," kata mantan Ketua Majelis Pertimbangan DPD PKS Mojokerto Luqman Fanani saat dihubungi detikcom, Kamis (25/10/2018).
Bahkan informasi dari mantan kader PKS lainnya menyebut jumlah kader partai yang mundur sekitar 100 orang. Dari jumlah itu, 12 orang pengurus DPD PKS Mojokerto.
Di antara puluhan kader PKS Mojokerto yang mengundurkan diri adalah Luqman. Luqman mengaku berkiprah bersama PKS sejak pertama partai ini berdiri, yakni tahun 1998.
"Saya secara resmi mengundurkan diri Sabtu yang lalu (20/10)," ujarnya.
Mundurnya Luqman setelah sekitar 20 tahun bergabung dengan PKS, bukan tanpa alasan. Dia menilai banyak kebijakan yang diambil pengurus tak sesuai dengan AD/ART.
Salah satunya adanya paksaan untuk menandatangi pakta integritas sebagai bukti loyalitas terhadap PKS.
"Kami memandang perjalanan partai semakin tak memedomani AD/ART, kitab suci organisasi. Sehingga ketika kami diminta taat melalui pakta integritas. Kalau kami menandatangani, sama saja kami menyetujui pelanggaran itu," terangnya.
Luqman mengakui, selama sekitar 20 tahun bersama PKS, baru kali ini muncul adanya pakta integritas. "Mungkin dipandang banyak kader yang tidak taat sehingga dibuat pakta integritas," cetusnya.
Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Effendi Nugroho membenarnya adanya kader partainya yang mengajukan pengunduran diri. Hanya saja menurut dia, hanya 7 orang yang secara resmi mengajukan surat pengunduran diri secara bersamaan pada Sabtu (20/10)
"Kalau yang lain (puluhan kader) kami kurang tahu. Tujuh orang itu ada Ketua Kaderisasi, Dewan Pertimbangan sama pengurus tingkat kecamatan," ungkapnya.
Sejauh yang dia ketahui, lanjut Effendi, mundurnya kader PKS akibat adanya pakta integritas. Menurut dia, pakta integritas itu sebagai hal yang wajar untuk membuat kader-kader loyal terhadap partai.
Disinggung soal pakta integritas yang melanggar AD/ART partai, Effendi pun menampiknya. "Kami punya majelis syuro, mereka mengkaji terus. Kalau memang ada pelanggaran AD/ART, harusnya disampaikan ke sana," jelasnya.
Kendati begitu, Effendi menghormati pilihan kader yang mengundurkan diri. Dia memastikan pengunduran diri sejumlah kader itu tak berdampak pada agenda Pileg 2019.
"Kalau dampak sedikit banyak ada, ya kami harus siapkan penggantinya. Tak ada caleg yang mundur," tandasnya.
Saksikan juga video 'PKS Cuma Dapat 3,3% di Survei, HNW: Itu Sudah Tinggi':
(fat/iwd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
