"Kalau mereka tidak ada masalah, kenapa (pakta integritas) harus disembunyikan, kan begitu. Pengurus DPP saja yang pegang, strukturnya malah tidak pegang," kata Pembina Kader DPD PKS Banyumas Arif Awaludin saat dihubungi detikcom, Rabu (24/10/2018).
Dia menjelaskan keputusannya tidak menandatangani pakta integritas itu karena tidak ada mekanisme yang pas dalam organisasinya. Padahal, lanjutnya, permintaan menandatangani pakta integritas itu turun langsung dari DPP PKS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan tidak memegang surat pakta integritas tersebut karena yang memegang adalah DPD PKS. Dia hanya mendapatkan surat untuk datang dan ikut menandatangani pakta integritas.
"Sekilas isi surat itu tuntutan pada loyalitas. Kalau buat kita, secara formal, siapa dulu ini yang minta, kan? Karena selama ini tidak diminta, sejak dulu tidak ada tradisi seperti ini. Itu tidak pas, apa sih susahnya mengeluarkan SK. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan," ujarnya.
Dia menduga ada perseteruan dalam internal PKS, sehingga ada permintaan menandatangani pakta integritas yang selama ini tidak pernah ada selama PKS berdiri.
"Diduga begitu (ada perseteruan internal), mungkin untuk mengukur orang itu loyal atau tidak, makanya membuat pakta integritas," ucapnya.
Kemudian dia sangat menyayangkan pakta integritas yang dijadikan sebagai tolok ukur loyalitas tersebut. Padahal banyak kader dan pengurus yang sudah lama berada di PKS tetapi tetap diminta menandatangani pakta integritas. Sementara itu, kader yang tidak pernah aktif dan menandatangani pakta integritas dianggap sebagai loyalis. (arb/sip)