Pakta Integritas Ditolak Kader, PKS Banyumas: Itu Perintah DPP

Banyumas - Ketua DPD PKS Kabupaten Banyumas, Setya Ari Nugroho, menanggapi mundurnya 80 pengurus dan kader partainya karena menolak menandatangani pakta integritas. Menurutnya, pakta integritas tersebut adalah perintah langsung dari DPP PKS.

"(Pakta integritas) itu kebijakan dari pusat. Seluruh indonesia," kata Setya Ari Nugroho kepada detikcom, Rabu (24/10/2018).

Setya juga menanggapi alasan pihak yang menolak tanda tangan pakta integritas dengan alasan tidak diatur oleh SK Partai. Menurutnya, dalam kegiatan internal partai ada hal-hal yang harus dihadapi tanpa terlalu kaku.

"Itu sudah biasa di kita. Banyak kegiatan yang tidak harus pakai SK, itu kegiatan yang tidak perlu SK, kan turun langsung dari pusat. Kita sudah terbiasa melakukan itu dan saya pikir itu sudah sama-sama di pahami. Saya pikir komitmen terhadap organisasi itu kan hal yang lumrah hal yang wajar," ucapnya.

Baca juga: Pakta Integritas Berujung Pengurus PKS Banyumas Mundur Berjamaah

Dia menjelaskan jika, permintaan menandatangani pakta integritas tersebut lebih pada komitmen dan loyalitas kader menghadapi tahun politik 2019. Isinya hanyalah masalah komitmen terhadap loyalitas.

Dalam organisasi, lanjutnya, wajar anggotanya dimintai pakta integritas karena tahun ini menghadapai tahun politik. "Partai mana pun, saya yakin kan ada yang namanya pakta integritas," tegasnya.

Baca juga: Apa Isi Pakta Pemicu Pengurus PKS Banyumas Mundur Berjamaah?

Namun demikian dia enggan membeberkan isi lengkap pakta integritas yang dipersoalkan oleh kader-kadernya itu. "Biasalah mas, substansinya masalah loyalitas saja. Kalau suratnya (isi pakta integritas), mohon maaf hanya untuk internal saja," kilah Setya.


Saksikan juga video 'PKS Fokus Kampanyekan Sandi, Fadli: Itu Masalah Teknis':

[Gambas:Video 20detik]

(mbr/mbr)