Terima Penghargaan WTP, Ternyata Ini Terobosan Gubernur Soekarwo

Surabaya - Jawa Timur memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI. Piagam penghargaan ini didapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2017 yang mencapai standar tertinggi.

Terkait pencapaian ini, Gubernur Soekarwo mengatakan pihaknya memiliki beberapa terobosan baru. Terobosan pertama adalah memberikan pelatihan pengelolaan keuangan, bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia dan Universitas Gadjah Mada lewat UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD).

Bagi Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya, kurangnya SDM yang memahami soal keuangan atau akuntansi menjadi kendala yang cukup serius. Untuk itu, Pemprov Jatim tak main-main dalam meningkatkan kemampuan ASN di jajaran pemerintahan dalam pengelolaan keuangan.

"Ini satu-satunya di Indonesia. Menariknya, disini Sarjana Hukum atau Sospol bisa punya sertifikat akuntansi. Jadi bupati/walikota bisa menyekolahkan pegawainya di sini, apalagi sekarang keuangan sudah berbasis aktual," kata Pakdhe Karwo usai menerima penghargaan di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: 20 Kabupaten/Kota di Jatim Raih Opini WTP dari BPK

Pakdhe Karwo berfoto bersama sejumlah kabupaten/kota di Jatim yang raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Foto: Hilda Meilisa Rinanda)

Selain membentuk UPT LPKD, Pemprov Jatim juga membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tim ini berkolaborasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim.

Tim ini bertugas mendampingi kabupaten atau kota yang belum meraih WTP agar dapat meningkatkan laporannya. Tim ini juga akan mendampingi kabupaten yang telah meraih WTP untuk mempertahankan gelar tersebut

"Targetnya tahun depan seluruh kabupaten dan kota di Jatim meraih opini WTP," tandasnya.

Sementara itu, usai menyerahkan penghargaan, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan capaian opini terbaik merupakan salah satu indikator praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Untuk meraih ini tidak semata-mata disajikan oleh laporan keuangan, tapi juga ditopang efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang," ujarnya.

Penghargaan serupa juga diberikan kepada 36 kabupaten atau kota se-Jatim, terdiri dari 27 kabupaten dan 9 kota. Di antaranya Trenggalek, Pacitan, Sidoarjo, Malang, Madiun, Banyuwangi, Gresik, Sumenep, hingga Blitar. Penghargaan ini juga didapat Kota Batu, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. (lll/lll)