HGB Pengembang di 3 Pulau Reklamasi Tak Diusik Pemprov DKI

Jakarta - Izin pembangunan 13 pulau reklamasi telah dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hak Guna Bangunan (HGB) untuk 3 pulau lainnya tak dicabut, namun para pengembang itu diwajibkan membuat fasilitas umum.

"Kan kita lagi bahas nih, nanti yang dimaksud dengan--digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat itu. Masyarakat konsumen, pembeli, ada masyarakat nelayan, akan dikasih slot," kata Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Reklamasi, Diawali Soeharto, Diwujudkan Ahok, Dihentikan Anies

Saefullah kemudian menjelaskan, sudah ada draf sekitar 20 hektare di Pulau C dan D yang akan diperhitungkan kewajiban dari pengembangnya. Menurut dia, para pengembang diminta membuatkan rumah susun untuk nelayan.

"Kan Pulau C, D sama yang lain itu lain-lain. Terus buatin juga dermaga buat nelayan. Buatin juga restoran tematik nelayan ya, sop ikan kuning, sop ikan bening, ikan bakar, udang saus tiram, kepiting rebus," papar Saefullah.

Baca juga: PDIP DKI Anggap Pencabutan Izin Reklamasi Tak Sesuai Aturan

Dia juga menegaskan, Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C, D, dan G tak akan direvisi ataupun dicabut. Pasalnya, ketiga pulau itu sudah terbentuk.

"Sudah jadi masa dicabut?" kata dia.

Sementara itu kewajiban pengembang pemegang HGB pulau reklamasi yang sudah jadi, telah dimasukkan ke APBD DKI sejak tahun lalu. Para pengembang itu, kata Saefullah, baru membangun kontribusi tambahan.

Selain Pulau C, D, dan G juga ada Pulau N yang sudah jadi. Namun Pulau N dimiliki oleh PT Pelindo II untuk pembangunan pelabuhan yang seluruh izinnya berada di pemerintahan pusat. (bag/fjp)