Habib Rizieq Dicegah Saudi, Aparat Indonesia Dibawa-bawa

Jakarta - Pencegahan Habib Rizieq yang akan berpergian ke Malaysia oleh Arab Saudi turut menyeret sejumlah institusi aparat di Indonesia. Pemerintah Indonesia dituding turut memberikan pengaruh terhadap pencegahan Rizieq.

Di antara pernyataan terkait keterlibatan pemerintah Indonesia terhadap pencegahan Rizieq disampaikan Din Syamsuddin. Menurut Din, sangat mungkin ada campur tangan pemerintah Indonesia terhadap pencegahan Rizieq.

"Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu, sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada," kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu enggan berkomentar lebih jauh terkait Habib Rizieq. Ia menyebut belum mengetahui apa sebetulnya permasalahannya sehingga Rizieq tidak diperbolehkan meninggalkan Arab Saudi.

"Saya nggak bisa komentar. Saya sedang dalami kasusnya apa, mengapa begitu. Lebih bagus didalami dulu kalau standar ya. Kalau nggak ada alasan membolehkan itu, ya janganlah sampai itu terjadi," imbuhnya.

Pernyataan berikutnya muncul dari pengacara Rizieq, Eggi Sudjana, yang menyebut ada pengaruh asing dan rezim saat ini terhadap pencegahan Rizieq oleh Arab Saudi. Eggi mengungkapkan, selain dicegah berpergian ke Malaysia, saat ini Rizieq untuk keluar rumah pun susah.

"Info yang valid yang saya dapat tapi saya nggak sebut negara apa ya. Yang jelas, ada kekuatan asing bersamaan dengan kekuatan dari rezim sekarang untuk mempengaruhi pemerintahan Saudi berikan pencekalan," ujar Eggi di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (26/9).

Selain itu, pihak yang hendak menemui Rizieq di Arab pun kesulitan. Sebagai anggota tim hukum Rizieq, Eggi telah melaporkan persoalan ini ke DPR.

"Sekarang keluar dari rumah saja susah, dan selektif, yang mau temui juga susah. Saya sebagai lawyer dengan teman sudah ke DPR tadi menyampaikan keberatan-keberatan," kata Eggi.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon pun langsung bereaksi atas tudingan keterlibatan pemerintah Indonesia terhadap pencegahan Rizieq. Dia langsung mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Akan kirim mungkin hari ini ya," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9).

Selain kepada tiga instansi tersebut, Fadli akan meneruskan surat pengaduan dan permintaan klarifikasi atas kasus yang menimpa Rizieq kepada Presiden Jokowi. "Akan saya kirim (juga) meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden," ujarnya.

Namun Badan Intelijen Negara (BIN) menolak dikaitkan dengan pencegahan Rizieq oleh Saudi. Terkait surat yang dikirim Fadli, BIN mengaku belum menerimanya.

"Kalau (surat pemanggilan) itu kan masih proses kayaknya. Jadi kalau perjalanan kan mesti perlu waktu, kan mesti lewat protokoler dulu dan sebagainya, tapi saya belum melihat suratnya," ujar juru bicara Kepala BIN Wawan Purwanto kepada detikcom, Kamis (27/8).

Wawan mengatakan BIN sama sekali tidak terkait dengan pencekalan Rizieq karena pemerintah ingin Rizieq segera pulang ke Indonesia. Permasalahan hukum Rizieq di Tanah Air, disebut Wawan, juga sudah selesai.

"Tidak ada kaitan BIN kok bermain-bermain, untuk apa? Kan kita sudah clear," tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri menegaskan tidak ada kaitan institusinya dengan pencegahan Rizieq itu.

"Tidak ada (kaitan Polri dengan pencegahan Habib Rizieq keluar dari Arab Saudi). Apa kewenangan kita mencekal orang di negara orang?" kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo ketika dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (27/9).

Mengenai perlindungan warga negara yang memiliki kendala di luar negeri, Dedi menuturkan Kemenlu-lah yang berwenang mengurusi.

"Tetap yang dikedepankan Kemenlu. Lembaga yang paling berkompeten soal urusan luar negeri itu Kemenlu. Jalur koordinasi kita ke Kemenlu," terang Dedi.

Dia menuturkan Polri tak berwenang mengambil tindakan terkait hal ini. "Kalau kita minta senior LO (liaison officer) juga nggak bisa ambil langkah, paling laporan saja perkembangan ke kita," sambung Dedi.

Sebelumnya, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama al-Shuaibii sudah menjelaskan terkait pencegahan Rizieq oleh negaranya. Shuhaibii mengatakan, apa yang dilakukan otoritas Arab Saudi semata-mata untuk melindungi Habib Rizieq.

"Jadi pemerintah Arab Saudi cukup menjaga keselamatan Habib Rizieq. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat ketidaknyamanan atau sesuatu yang kurang baik kepada Habib Rizieq mungkin Arab Saudi lebih menjaga atau melindungi saja," kata Shuaibii di Bogor, Rabu (26/9).

GNPF Ulama langsung mengapresiasi tindakan yang dilakukan otoritas Saudi. Hal ini setelah mendengar penjelasan Shuaibii tersebut. Padahal sebelumnya, GNPF Ulama sempat mengadukan masalah Rizieq tersebut ke DPR.

"Kalau seperti itu, alhamdulillah. Kami terima kasih Kerajaan Saudi melindungi beliau. Itu artinya info yang kita dengar bahwa ada kekuatan jahat dari pihak Indonesia adalah benar dan alhamdulillah Kerajaan Saudi melindungi. Sekali lagi ini bukti bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mencelakakan HRS (Habib Rizieq Syihab) dan kita semua tahu siapa pihak yang ingin mencelakakan, yaitu pihak yang selama ini telah terbukti menzalimi HRS," ujar anggota GNPF Ulama, Damai Hari Lubis, kepada detikcom, Rabu (26/9).

Menanggapi tudingan yang diberikan ke pemerintah Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin, yang berada di lingkaran Istana Kepresidenan, menantang GNPF-U menunjuk pihak yang ingin melakukan hal jahat ke Rizieq.

"Supaya tidak menjadi fitnah, saya harap Damai Hari Lubis dari GNPF-Ulama untuk langsung saja tunjuk hidung pihak-pihak mana yang beliau maksudkan ingin mencelakakan dan menzalimi HRS. Sebab, pernyataan ini bisa membuat sesat dan menyesatkan publik, khususnya umat Islam Indonesia," ujar Ngabalin saat dimintai konfirmasi, Rabu (26/9) malam.

Pernyataan Ngabalin langsung dijawab pihak GNPF. Meski tidak secara jelas menyebut pihak yang dimaksud, GNPF Ulama menyinggung ada 'intelijen hitam' di balik rencana itu.

"Secara kasatmata, penyebab hijrahnya HRS (Habib Rizieq Syihab) ke Mekah kan karena adanya kriminalisasi rezim dan fitnah serta operasi sebagian kecil intelijen hitam, atas perintah bosnya. Catatan: tentunya sebagian besar saya yakin profproman (profesional, proporsional, dan mandiri)," ujar Damai Hari Lubis dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/9). (nvl/hri)