"Kalau seperti itu, Alhamdulillah. Kami terima kasih Kerajaan Saudi melindungi beliau. Itu artinya info yang kita dengar bahwa ada kekuatan jahat dari pihak Indonesia adalah benar dan Alhamdulillah Kerajaan Saudi melindungi. Sekali lagi ini bukti bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mencelakakan HRS (Habib Rizieq Syihab) dan kita semua tahu siapa pihak yang ingin mencelakakan yaitu pihak yang selama ini telah terbukti menzalimi HRS," ujar anggota GNPF Ulama, Damai Hari Lubis kepada detikcom, Rabu (26/9/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang permasalahannya, kalau itu memang resmi, berarti pemerintahan Indonesia harus menjaga keselamatannya. Pemerintah asing aja sampai menjaga seperti itu. Berarti pemerintah Indonesia harus ekstra kerja keras. Harusnya secara hukum melindungi warga negara apapun statusnya, kaitan hukum dengan Indonesia. Habib Rizieq itu warga negara Indonesia yang harus dilindungi hak asainya sebagai warga negara. Nah itu juga dinyatakan dalam UUD 1945, harus menjaga kebebasan warga negaranya, harus melindungi," jelas Damai.
Meski pemerintah Saudi menyatakan menjamin keamanan Rizieq, Damai tetap berharap kepada pemerintah, melalui bantuan DPR untuk tetap memanggil pejabat terkait pencegahan Rizieq ke Malaysia.
"Kami tetap mngharapkan DPR RI melalui anggotanya yang menangani untuk tetap memanggil pejabat yang djanjikan kemarin akan dipanggil. Menlu, Kapolri dan BIN untuk beri tanggapan maupun proteksi (terutama BIN dan Polri atas keselamatan warga negaranya di luar negeri). Masak yang lebih peduli malah negara lain?" kata Damai.
Pada Selasa (25/8) kemarin, FPI dan GNPF-Ulama menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi. Konsultasi itu membahas intimidasi yang dituding dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Habib Rizieq Syihab.
Tim advokasi GNPF-Ulama Nasrulloh Nasution menjelaskan apa yang mereka yakini sebagai diskriminasi ketika Rizieq hendak mengurus visa untuk terbang ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya, setelah Juli 2018. Ketika itu, kata Nasrulloh, Rizieq dilarang pergi ke Malaysia tanpa alasan yang jelas.
Saksikan juga video '17 Poin Pakta Integritas Prabowo-Ijtima Ulama II':
(nkn/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini