Bawaslu Bilang 513 Daerah Rawan Politik Uang

Jakarta - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut politik uang jadi salah satu dari empat potensi kerawanan di Pemilu 2019. Dia menyebut 513 daerah rawan politik uang yang terbagi dalam kategori tinggi dan sedang.

"Kerawanan aspek politik uang yang tinggi ada di 176 daerah yaitu 34,2 persen, kemudian kerawanan sedangnya ada 65 persen yaitu ada di 337 daerah," ujar Afifuddin dalam acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Bidakara, Pancoran, Jaksel, Selasa (25/9/2018).

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Pemilu Paling Rawan Terjadi di Lombok Timur

Selain aspek politik uang, ada juga temuan kerawanan netralitas ASN, ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Afif menyebut masing-masing aspek kerawanan tersebut rata-rata presentasenya 17 persen hingga 19 persen dan terjadi di sekitar 90 daerah.

"Untuk kerawanan aspek netralitas ASN itu terjadi di 93 Kabupaten/Kota dengan presentase 18,1 persen, ini terdiri dari otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, relasi kuasa lokal, dan pelibatan saat kampanye," papar dia.

"Aspek keamanan, itu terjadi kerawanan di 94 Kabupaten/Kota dengan persentase 18,3 persen yang meliputi kondisi sosial, relasi kuasa lokal, dan praktik kampanye," sambungnya.

Baca juga: Timses Prabowo Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Ketidaknetralan KPUaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sementara itu, lanjut Afifuddin, kerawanan ujaran kebencian terjadi di 90 Kabupaten Kota. Ujaran kebencian ini disebutnya termasuk kerawanan baru.

"Ujaran kebencian ini masuk ke kerawanan baru. Ini terjadi di 90 Kabupaten/Kota, dengan persentase 17,5 persen. Ujaran kebencian ini meliputi relasi kuasa lokal, praktik kampanye, dan keterlibatan pemilih," pungkasnya.




Tonton juga 'Soal Walk Out SBY, KPU: Silahkan Lapor Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/idh)