KPU: Format Debat Harus Disepakati Pihak Jokowi dan Prabowo

Jakarta - Ada berbagai macam usulan konsep debat Pilpres 2019, seperti jumlah debat atau bahasa yang digunakan. KPU menyebut formal debat harus disepakati pihak kandidat, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"Format dan lain-lain harus disepakati dua belah pihak. KPU sifatnya menawarkan, tapi kesepakannya harus disetujui dua belah pihak," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Baca juga: Sandi Usul Jumlah Debat Ditinjau Ulang Agar Hemat Anggaran

KPU tetap akan merumuskan konsep hingga format debat Pilpres. Keputusan akhir seperti jumlah segmen, moderator, hingga panelis harus disepakati kubu Jokowi dan Prabowo.

"Soal debat paslon presiden dan wakil presiden nanti kita akan rumuskan formatnya, durasinya, berapa segmen, moderatornya, narasumbernya, panelisnya, itu semua berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak," ujar Pramono.

Baca juga: Megawati Tertawa Dengar Usul Debat Capres Pakai Bahasa Inggris

Sebelumnya, Cawapres 2019 Sandiaga Uno mengusulkan KPU meninjau ulang jumlah debat dan kegiatan seremonial terkait Pilpres 2019. Tujuannya untuk menghemat anggaran.

"Kalau bisa kita ingin ada penghematan dan yang debat, semua kegiatan seremonial harus kita review ulang menurut saya," kata Sandi di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (23/9).

Sandiaga mengatakan hal itu setelah bercerita soal pengalamannya saat debat kandidat di Pilkada DKI 2017 lalu. Menurutnya, kegiatan seperti debat harus dievaluasi.

"Waktu di DKI debat juga begitu, wah saling adu dan saking provokasi. Saya malah waktu debat itu diganggu oleh beberapa simpatisan yang menghalang-halangi timer. Ini mesti jadi evaluasi dan alangkah baiknya kalau acara yang memicu seperti debat itu kenapa debat itu harus lima kali, kenapa nggak diganti aja seperti seminar nggak usah saling berhadap-hadapan, saling gontok-gontokan seperti itu, saling mengerahkan, mobilisasi pendukung. Toh juga mahal biayanya, mahal. Ekonomi lagi kurang baik, lapangan kerja susah, anggaran belanja pemerintah sekarang itu terkendala utang banyak, ngapain ditambah lagi," ucap Sandiaga.



Tonton juga 'KPU: Kalau Debat Bahasa Inggris, Yang Ngerti Berapa Orang?':

[Gambas:Video 20detik]

(yld/dkp)