Tudingan Kemenkeu Blokir Rp 23 T Dimentahkan, Ratna: Saya Punya Bukti

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tudingan Ratna Sarumpaet soal pemerintah memblokir bantuan untuk pembangunan Papua sebesar Rp 23,9 triliun tidak benar. Kemenkeu menyatakan sudah mengontak World Bank untuk terkait pernyataan Ratna.

Ratna menyatakan tak begitu saja percaya dengan pernyataan yang dibuat Kemenkeu. Ratna menyatakan punya bukti pelaporan dari Bank Dunia bahwa dana bantuan untuk bantuan pembangunan Papua sudah diterima Ruben. Dia juga mengaku sudah mengecek ke Direktur Bank Dunia.

"Ada juga bukti dari saya bahwa itu sudah ditransfer ke Ruben. BNI sudah melaporkan ke Bank Dunia. Ini ada surat dari Bank Dunia. Jadi jangan bicara-bicara World Bank. Saya juga sudah bicara dengan direktur World Bank yang gantikan Ibu Sri Mulyani," ujar Ratna saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).

Baca juga: Tudingan Ratna Sarumpaet Soal Duit Rp 23 T Dimentahkan Kemenkeu

"Saya cuma cek. 'Benar (Kemenkeu sudah kontak)?'. 'Nggak, nggak ada telepon'. Orang Indonesia juga kan yang menggantikan?" sambungnya.

Ratna juga menjawab soal pernyataan Kemenkeu dan World Bank tak mengurus rekening pribadi. Dia mengatakan sebagai Menkeu, Sri Mulyani mesti tanggung jawab terhadap pengelolaan yang dilakukan bank.

Ratna juga menyebut bunga dari dana bantuan yang diblokir itu kemudian diperdagangkan. Pada hari ini Ratna mengirimkan bukti-bukti yang dipunya ke Komisi XI DPR. Dia ingin ada rapat dengar pendapat dengan Kemenkeu yang difasilitasi Komisi XI DPR.

Baca juga: Ngabalin: Ratna Jangan Asal Nyerocos soal Bantuan Papua Rp 23 T!

"Ini ditransfer sejak lama. Bukti transfer itu sudah dikirim BNI ke Bank Dunia bahwa uang itu sudah ditransfer. Tapi di sini, bank account Ruben itu Rp 0," tuturnya.

"Jadi setelah ditelusuri di pelaporan-pelaporan internasional, ternyata diperdagangkan. Dan itu semua ada buktinya ada di rumah kakak bahwa itu diperdagangkan. Jadi jangan Sri Mulyani banyak omong deh. Maksud saya nggak usah dijawab-jawab. Dan itu silakan dipertanggungjawabkan di DPR saja lah," sambung Ratna.

Ratna mengatakan saat ini menunggu respons dari Komisi XI DPR terkait surat pengajuan rapat dengar pendapat dengan Kemenkeu. Di sisi lain, Ratna mengatakan menyiapkan langkah hukum.

Baca juga: Kemenkeu Cek ke World Bank: Tudingan Ratna Sarumpaet Tak Benar

"Kita tetap akan ke pengadilan. Kita akan gugat Kemenkeu dan BI, bank BNI. Kita lagi susun tim pengacara, lagi kita pelajari betul. Komitmen saya akan mempersoalkan ini secara hukum. Tapi kalau ini bisa diselesaikan secara politik, lewat DPR misalnya, kita lihat," tutur dia.

Sebelumnya, seorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) dan menduga dana di rekeningnya untuk bantuan papua telah diblokir sepihak. Ratna menduga pemblokiran dilakukan pemerintah melalui salah satu bank tempat Ruben menaruh dana tersebut.

"Dana ini untuk swadaya pembangunan di Papua. Kasus ini mempunyai tendensi juga melakukan pelanggaran keuangan," kata Ratna di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (17/9).

Baca juga: Ratna Sarumpaet Tuding Bantuan Papua Rp 23 T Diblokir, Ini Kata Luhut

Ruben menjelaskan, persoalan ini bermula dari dia yang menerima gelontoran dana dari para donatur untuk membangun Papua. Dana dengan total Rp 23,9 triliun itu tersimpan sejak tahun 2016 dalam rekening pribadinya.

Namun, kata Ruben, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang. Saat dikroscek ke bank tempat Ruben menyimpan uang itu, tak ada catatan uang masuk dalam rekeningnya.

"Kemudian kami mendapatkan print out rekening kami dan faktanya kosong tetapi laporannya World Bank itu sudah masuk ke rekening kami ini kami melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi," kata Ruben, Senin (17/9).

Ruben mengatakan, hal itu kemudian sudah dikroscek kembali ke World Bank. Namun, pihak World Bank mengatakan, yang telah sukses terkirim ke rekening Ruben pribadi. (jbr/fdn)