Tenaga Honorer di Kudus Ancam Golput Pilpres Jika Tak Jadi PNS

Kudus - Tenaga honorer dari Forum Komunikasi Honorer K2 (FKH-K2) Kudus melakukan unjuk rasa di depan kantor pemkab setempat. Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Jika tidak mereka mengancam golput pada Pilpres 2019 mendatang.

Mereka merespons pembukaan formasi CPNS tahun ini. Dari jumlah 509 formasi yang diusulkan Pemkab Kudus, sebanyak 438 formasi CPNS akhirnya disetujui. Kuota itu meliputi 362 untuk guru, 45 tenaga kesehatan, 12 tenaga teknis dan hanya 29 kuota untuk honorer K2.

(Foto: Akrom Hazami/detikcom)

Koordinator Tenaga Honorer K2 Kudus, Yuni Rohayati, Formasi K2 yang ada hanya sekitar 29 orang juga tak adil untuk 225 tenaga honorer K2 di Kudus. Usia mereka kini sudah mencapai 38-54 tahun. Demikian juga pendidikan mereka juga tidak masuk klasifikasi. Namun mereka mengaku mengaku telah mengabdi hingga puluhan tahun.

"ASN (aparat sipil negara) kan nunggu (keputusan) dari Presiden. Kalau sampai tidak dikabulkan, kami siap memboikot Pilpres. Kami sepakat tidak akan mencoblos di Pilpres," kata Yuni di lokasi aksi, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Protes Permen PAN-RB, 500 Guru Honorer Blora Aksi Libur Mengajar

Ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan, yakni mengangkat pegawai honorer K2 menjadi CPNS tanpa syarat, Pemerintah tidak membuka formasi CPNS jalur umum honorer K2 diangkat menjadi CPNS. Sedangkan untuk Pemkab Kudus, didesak menghentikan penerimaan CPNS daerah tahun 2018 sebelum pegawai honorer K2 diangkat menjadi CPNS.

(Foto: Akrom Hazami/detikcom)

Pj Bupati Kudus, Riena Retnaningrum, menanggapi aksi tenaga honorer itu dengan menemui massa aksi dan memberikan penjelasan.

"Kami akan mengirimkan surat Menpan RB mengusulkan permohonan penambahan kuota CPNS. Cuma itu yang bisa kami lakukan. Sebab kuota yang disetujui adalah kewenangan pemerintah pusat," kata Riena.



Saksikan juga video 'Tolak Tes CPNS Umum, Tenaga Honorer K2 Gelar Aksi Cap Jari Darah':

[Gambas:Video 20detik]

(mbr/mbr)