"Bagi saya, ini sama sekali bukan iklan politik dan sama sekali tidak terkait dengan pemilu. Pertama, karena Pak Jokowi saat ini belum ditetapkan sebagai Calon Presiden (Capres). Sehingga ini adalah iklan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Rommy di Jakarta, Minggu (16/9/2018).
Alasan kedua, lanjutnya, iklan bioskop itu merupakan cara pemerintah untuk melaporkan kinerjanya selama ini. Masyarakat perlu tahu, sejauh mana program untuk kemajuan Indonesia telah dicapai pemerintah. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa uang pajak yang selama ini dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah memang wajib melaporkan kinerjanya untuk mendukung akuntabilitas, kemana dana APBN yang kebih dari dua ribu triliun itu dibelanjakan," jelas Rommy.
Oleh karena itu, kata dia, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi apa yang disampaikan Kemenkominfo di bioskop-bioskop itu sebagai iklan politik atau bukan.
"Yang terpenting masyarakat bisa tahu hasil kinerja pemerintah dan mereka terhindar dari dipropaganda hoax dan fitnah. Dan masyarakat mengetahui bahwa pemerintah selama ini memang bekerja, dan terus akan bekerja," pungkas Rommy.
Sebelumnya ramai diberitakan partai oposisi mengkritik iklan keberhasilan pembangunan itu ditayangkan di bioskop nasional. Mereka menuduh ini adalah iklan terselubung menuju Pilpres. Namun pemerintah dalam berbagai kesempatan membantah tuduhan tersebut.
Saksikan juga video 'Iklan Jokowi di Bioskop, Irit atau Mubazir?':
(idr/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini