Putusan MA Izinkan Eks Koruptor Nyaleg Tak Wujudkan Pemilu Bersih

Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengkritik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan eks napi korupsi maju sebagai caleg. Menurut Titi, keputusan MA itu tak mendukung semangat untuk mewujudkan pemilu bersih.

"Menurut saya putusan MA itu tidak mempertimbangkan semangat untuk mewujudkan pemilu bersih dan antikorupsi yang diusung oleh KPU," kata Titi saat dimintai tanggapan detikcom, Sabtu (15/9/2018).

Baca juga: KPU Segera Gelar Rapat Pleno soal Putusan MA Eks Koruptor Nyaleg

Titi menilai PKPU tentang larangan eks koruptor maju di pileg dibuat dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya yakni sinkornisasi antara aturan pilpres dan pilkada.

"Padahal dalam pandangan kami, latar belakang KPU membuat PKPU itu tidak sebatas bagaimana persyaratan untuk menjadi calon, tetapi juga bertujuan untuk membangun sinkronisasi pengaturan pencalonan dalam pemilu serentak. Karena kan, di dalam syarat calon presiden kan tidak boleh mantan terpidana korupsi dan kejahatan berat lainnya, demikian juga di dalam penyelenggaraan pilkada," papar Titi.

Titi menyadari MA punya landasan hukum dalam menganulir PKPU tentang eks koruptor nyaleg. Di mana, salah satu landasannya yakni Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: KPU Pertimbangkan Tandai Eks Napi Korupsi di Surat Suara

Namun, menurut Titi, aturan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 240 UU Pemilu itu tidak melihat permasalahan secara komprehensif. Dia berpendapat, Pasal 240 UU Pemilu itu baru bisa diterapkan, salah satunya jika masyarakat mengetahui secara detail rekam jejak para caleg.

"Tetapi kan MA mestinya melihat bahwa keputusan MK itu alpa melihat kondisi sosial kemasyarakatan kita saat ini bahwa prasyarat yang ada di MK itu sangat mungkin diberlakukan kalau masyarakatnya itu sudah mendapatkan pendidikan politik yang baik," ujar Titi.

"Lalu kemudian, terpapar informasi yang merata terkait dengan rekam jejak calon, dan juga keterbukaan dan transparansi, serta penegakan hukum terhadap praktik politik uang optimal," imbuhnya.

Baca juga: Putusan MA Tak Otomatis Berlaku, Eks Koruptor Masih Haram Nyaleg

MA mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang larangan eks napi korupsi maju sebagai caleg. Salah satu pertimbangan MA dalam mengabulkan gugatan tersebut karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi, PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata juru bicara MA Suhadi kepada detikcom, Jumat (14/9).



Saksikan juga video 'KPU akan Gelar Rapat Pleno Bahas Putusan MA soal Napi Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]

(zak/rvk)