Anggaran Gaji UMR Guru Swasta SD-SMP di Surabaya akan Cair

Surabaya - Wali Kota Tri Rismaharini memastikan anggaran gaji UMR bagi guru swasta segera terealisasi. Gaji ini diambil dari anggaran yang sudah disiapkan.

Ini terkait pasca temuan 41 guru dari SD-SMP swasta menerima dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) atau jasa pelayanan (jaspel) lebih dari satu sekolah. Kini, puluhan guru swasta ini sedang menjalani pemeriksaan Inspektorat Pemkot Surabaya.

"Sebetulnya dari hasil pemeriksaan nambahnya tidak banyak, karena sebelumnya kita berikan tunjangan fungsional dan nilainya besar. Rata-rata mereka sudah menerima di atas 2 juta, maksudnya kalau UMR nambahnya tidak banyak," kata Risma saat berada di Dukuh Kupang Barat, Senin (10/9/2018).

Sementara Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi, rencana pemberian gaji UMR bagi guru SD dan SMP swasta ini sudah masuk dalam kajian dengan dinas-dinas terkait. Terutama Bappeko dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

"Kita harus sepakat bahwa pemkot sebagai pelindung sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat. Guru-guru swasta juga harus mendapatkan gaji sesuai dengan UMR Kota Surabaya. Tukang sapu saja gajinya UMR, masak guru tidak," kata Eri saat ditemui dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pihaknya, jelas Eri, akan menganggarkan gaji UMR bagi guru SD dan SMP swasta dalam APBD 2019. Apalagi, data gaji guru ini mendesak sekali. Sebab, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah masuk ke DPRD Surabaya.

"Data ini sifatnya mendesak karena ditunggu dewan. Meski KUA PPAS sudah masuk, nanti kan bisa disampaikan ketika diundang oleh dewan. Dengan data ini nanti saya bisa sampaikan anggaran kebutuhan sekolah swasta berapa," ungkap Eri.

Selain anggaran, keseriusan pemkot memberikan gaji UMR pada guru SD dan SMP swasta juga diwujudkan dalam rencana revisi perwali tentang Bopda.

Dalam revisi perwali ini, akan dibahas agar guru swasta bisa mendapat gaji UMR, pihak sekolah harus mengajukan rencana anggaran belanja (RAB) sekolah. "Perwali ini nanti lebih terperinci. Misalnya untuk mengajukan tahapannya harus punya RAB dulu, berapa jumlah guru dan murid, gaji guru perorang berapa dan berapa yang sudah sertifikasi," pungkas Eri. (ze/fat)