.webp)
"Ini sesuatu yang alhamdulillah disyukuri ya. Memang masih ada hambatan, tapi minimal ada berproses. Jadi ideal belum, ya kan tapi kami nggak pernah banding loh kalo kami mutusin banding," kata Anies di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).
Anies meminta tidak ada pihak yang menganggap hambatan tersebut karena Pemprov ingkar janji. Dia menuturkan Pemprov DKI terus bekerja sesuai dengan prosedur.
"Jangan hakimi seakan-akan ini udah akhir. Karena kita pun aparat sedang memulai. Sesuatu yang sangat baru. Sebelumnya hanya sosialisasi, sekarang kita membangunnya kolaborasi. Kami mengambil jalur yang repot," ucapnya.
Anies menuturkan tidak hanya menyelesaikan masalah di Bukit Duri. Anies meminta tiap pihak tidak saling menyalahkan.
"Sekarang kita bekerja sama-sama ada tantangannya. Ya di Bukit Duri tapi di tempat lain ternyata jalan. Kita bereskan sama-sama tapi kalau mulai saling menyalahkan maka tidak akan ada solusinya," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta masih berupaya mencari lahan untuk lokasi shelter warga Bukit Duri. Ada dua lahan yang menjadi incaran Pemprov DKI, yakni lahan Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan.
"Saya tugaskan Pak Wali (Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali) untuk yang Wisma dicek legalnya. Karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar," kata Sekda DKI Saefullah, Rabu (5/9).
Menurut Saefullah, legalitas tanah Wisma Ciliwung yang menjadi incaran itu harus dipastikan kembali. Sebab, informasi yang diterima, pemilik lahan tidak memiliki sertifikat.
"Menurut info tadi, kepemilikannya itu baru pada bukti pembayaran PBB. Jadi Pak Wali saya minta koordinasi, panggil pemilik (lahan) itu dengan BPN Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas, nanti kita anggarkan di DKI," ujar Saefullah.
Sementara itu, administrasi lahan milik Kemenkeu sedang diurus. Selain lahan, ada bangunan di lahan tersebut yang diharapkan bisa dimanfaatkan. (fdu/fdn)
