Puluhan mahasiswa yang datang, hanya bisa meneriakkan kritikannya dari luar pagar gedung DPRD, Jumat (7/9/2018). Dalam orasinya, korupsi massal dibongkar KPK telah mencederai amanah rakyat.
Parlemen (DPRD), kata mahasiswa, merupakan rumah bagi masyarakat. Anggota DPRD yang terpilih, mewakili dan seharusnya mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan.
Mahasiswa menyesalkan rumah rakyat (DPRD) justru dibuat sebagai sarang immoralitas yang secara vulgar melakukan korupsi.
"Rumah rakyat dijadikan tempat persekongkolan jahat, secara vulgar mereka (dewan) melakukan korupsi massal," teriak salah satu mahasiswa saat menyampaikan orasinya.
Mahasiswa juga menyinggung dampak korupsi massal yang menyisakan 5 anggota DPRD. Tentunya mereka tak memenuhi syarat kuorum dalam sejumlah agenda penting, seperti pembahasan APBD-perubahan 2018 dan rancangan APBD tahun 2019.
Aksi mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus Malang Raya juga mendesak penyelesaian kasus korupsi secara tuntas. Sejumlah poin disampaikan selama berlangsungnya aksi. Di antaranya meminta partai politik segera melakukan evaluasi internal.
"Parpol harus memilih anggota dewan baru dengan figur yang berintergritas, bersih dan komitmen tak melakukan korupsi. KPU juga tegas dalam memasukkan bakal caleg yang sudah berstatus tersangka atau terdakwa korupsi," ujar juru bicara aksi Cipayung Plus Malang Raya, Dion Pale disela demontrasi.
Hingga kini gabungan mahasiswa dari PMII, PMKRI, IMM, GMNI, Hikmahbudi dan GMKI masih menggelar aksinya.
Dari lima anggota DPRD yang tersisa hanya Plt pimpinan DPRD Kota Malang Abdulrachman yang terlihat datang menjalankan aktivitas kerja hari ini.
Kamis (6/9) malam, ratusan warga menggelar istigosah di halaman gedung DPRD Kota Malang. Mereka duduk bersimpuh dengan temaram lilin yang menerangi para jemaah yang berdoa. Istigosah bersama ini dilakukan secara spontan atas keprihatinan korupsi massal DPRD Kota Malang yang dibongkar KPK.
Tonton juga 'Ironi 41 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka Korupsi':
(fat/fat)