KPK Minta PNS Korup Segera Dipecat: Cegah Negara Rugi Lebih Besar

Jakarta - Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat kasus hukum berkekuatan hukum tetap atau inkrah masih belum juga diberhentikan secara tidak hormat. Namun, data ribuan PNS itu sudah diblokir sehingga tidak bisa naik atau mengisi jabatan apapun.

"Per hari ini 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkrah telah diblokir seluruhnya oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

KPK kembali mengingatkan agar ribuan PNS itu segera diberhentikan dengan tidak hormat agar tidak merugikan negara. Alasannya, meski datanya telah diblokir, para PNS itu tetap menerima gaji karena belum dipecat.

Baca juga: Hitungan Kasar Gaji Ribuan PNS Korup: Rp 23 Miliar per Bulan

"Jadi, sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) masing-masing," ucapnya.

"KPK mengingatkan, untuk mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar agar para PPK baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat pada PNS yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi," sambungnya. (haf/dhn)