"Politisi kita minta, politisi shut up dululah. For the next two weeks, jangan dulu, termasuk dari pihak kita. Saya bilang tunggu, kita turunkan tensi dulu," ucap Sandiaga di Bulungan, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Sandiaga tidak ingin kondisi Indonesia semakin buruk seperti kondisi ekonomi beberapa negara lain. Untuk membantu agar rupiah bisa naik lagi, pasangan capres Prabowo Subianto ini juga berencana menukarkan aset dolarnya ke rupiah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Sandiaga banyak ditanggapi. Baik dari kubunya sendiri maupun dari koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Seperti PDIP yang menganggap pernyataan Sandiaga lebih tepat ditujukan untuk elite-elite partai di koalisinya yang kerap melancarkan kritik ke pemerintahan Presiden Jokowi.
"Lha, dia kan politisi juga, terus dia melarang politisi? Aku sih setuju larangan itu, tapi politisi yang kriteria spesifik," ucap Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Rabu (5/9).
"Paling pas untuk politisi yang suka ngaduk-ngaduk sentimen negatif, yang suka delegitimasi pemerintah yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah. Jadi menurutku itu pesan Sandi untuk teman-teman di partainya," imbuh dia.
Gerindra sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Sandiaga setuju dengan imbauan soal shut up itu. Meski begitu, partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut mendesak pemerintah jujur atas kondisi ekonomi bangsa.
"Seharusnya memang kita bersatu menghadapi krisis nilai tukar rupiah ini. Semua pihak harus terbuka dan jujur untuk bersama-sama cari solusi. Dalam hal krisis rupiah," tutur Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Rabu (4/9).
Sementara itu, meski dari kubu rival, PKB juga menyatakan persetujuan yang sama. Imbauan Sandiaga dinilai sangat positif.
"Sangat bagus. Situasi ekonomi global yang tidak stabil, memanas, butuh kondisi internal Indonesia yang kondusif, tidak gonjang-ganjing, yang menunjukkan kekompakan," ucap Wasekjen PKB Daniel Johan, Rabu (5/9).
Di sisi lain, Partai Demokrat (PD) punya pandangan berbeda dengan Sandiaga. Padahal Demokrat merupakan partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Waketum PD Syarief Hasan mengatakan pihaknya tak mau diam karena kritik dan masukan diperlukan untuk pemerintah.
"Ya yang pas itu adalah kita harus mengingatkan pemerintah bahwa betul-betul memperhatikan tentang pelemahan rupiah terhadap dolar karena, kalau ini berkelanjutan, ini sangat mempengaruhi ekonomi kita," ujar Syarief.
Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya, NasDem, meminta kubu Prabowo-Sandiaga tak hanya asal kritik. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut kritik dari oposisi bisa menurunkan kepercayaan masyarakat dan membuat rupiah tak stabil.
Baca juga: PSI Sindir Sandiaga: Suruh Fadli Zon Shut Up |
"Kalau oposisi hanya bisa kritik-kritik, membuat ketidakpastian ke masyarakat, ini menurunkan kepercayaan kepada perekonomian kita, menurunkan kepercayaan nilai tukar rupiah. Justru oposisi ini bisa membuat nilai rupiah makin gonjang-ganjing. Ini tantangan bersama," ungkap Johnny.
Kritik dari kubu oposisi salah satunya datang dari PKS. PKS meminta pemerintah jujur soal kondisi ekonomi negara agar masyarakat mendapat kepastian.
"Saya setuju dengan pernyataan Pak Sandi. Artinya, pemerintah yang harus terbuka dan harus jujur terkait kondisi ekonomi bangsa saat ini. Jangan sampai memunculkan keresahan di masyarakat mengingat pelemahan rupiah telah melewati angka psikologis, yaitu Rp 15.000 per dolar AS," kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin.
Imbauan Sandiaga juga turut dikomentari PSI. Sekjen PSI Raja Juli Antoni meminta Sandiaga menyampaikan imbauannya khusus kepada Waketum Gerindra Fadli Zon, yang kerap berkata keras kepada pemerintahan Jokowi.
"Pertanyaan Sandi ini sangat simpatik. Mungkin lebih spesifik mestinya Sandi bilang Fadli Zon shut up. Jangan asbun (asal bunyi)," ungkap Raja Juli.
Fadli Zon memang beberapa kali melemparkan kritik tajam soal kebijakan pemerintah. Mengenai meroketnya nilai dolar yang membuat rupiah terjun bebas, Wakil Ketua DPR itu menilai pemerintahan Jokowi gagal.
"Jika rupiah terus melemah, bisa saja ada bank yang rontok, swasta tak mampu bayar utang, default, PHK dan banyak dampak ikutan lain. Pemerintah tak kelihatan berbuat apa pun, tak ada intervensi kebijakan yang jitu. Inilah kegagalannya," tukas Fadli. (elz/bag)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini