"Dalam proses itu, kalau transaksional dan integritasnya terganggu, kemudian lari ke hal-hal yang conflict of interest-nya yang menonjol kan bukan saja karena sistem, sistemnya kan sudah ada semua mulai e-budgeting, e-planning, dan sebagainya, jadi kalau Anda tanya persoalannya integrity, mau sistemnya kayak apa pun, pengawasannya kayak apa pun, KPK nungguin kayak apa pun, ya akan bisa terjadi karena ini persoalan integritas," ujar Saut di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Saut mengatakan ke-41 anggota DPRD Malang itu masih diperiksa. Penyidik KPK masih menggali peran tiap anggota DPRD Malang tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saut mengingatkan modus korupsi massal itu juga rawan dilakukan di daerah lain. Untuk itu, dia minta para pejabat negara jujur mengelola anggaran.
"Daerah lain seperti apa kita nggak boleh nyebut itu, tapi modus-modus seperti itu bisa jadi terjadi di tempat lain. Oleh sebab itu, ke depan ini seperti apa, rekomendasi kita untuk kemudian KPK menjaga mereka. Jangan lupa ada orang-orang berintegritas juga di daerah-daerah yang kemudian sama-sama dengan KPK, mulai dari planning-nya sampai pengeluarannya ke belakang itu berintegritas," pungkasnya. (ams/dhn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini