Pemprov DKI Siapkan 2 Opsi Lahan untuk Shelter Warga Bukit Duri

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta masih berupaya mencari lahan untuk tempat penampungan sementara (shelter) warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ada dua lahan yang menjadi incaran Pemprov DKI, yakni lahan Wisma Ciliwung dan lahan milik Kementerian Keuangan.

"Saya tugaskan Pak Wali (Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali) untuk yang Wisma dicek legalnya. Karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak atas dasar tanah tersebut benar," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Kesulitan Cari Lahan, Anggaran Shelter Bukit Duri Dimatikan

Menurut Saefullah, legalitas tanah Wisma Ciliwung yang menjadi incaran itu harus dipastikan kembali. Sebab, informasi yang diterima, pemilik lahan tidak memiliki sertifikat.

"Menurut info tadi, kepemilikannya itu baru pada bukti pembayaran PBB. Jadi Pak Wali saya minta koordinasi, panggil pemilik (lahan) itu dengan BPN Jakarta Selatan untuk dibantu proses supaya status tanahnya ini jelas. Kalau sudah jelas, nanti kita anggarkan di DKI," ujar Saefullah.

Sementara itu, lahan milik Kemenkeu sedang diurus administrasinya. Selain lahan, ada bangunan di lahan tersebut yang diharapkan dapat dimanfaatkan.

"Yang kedua itu ada tanah Kementerian Keuangan yang telantar bangunannya. Saya lihat, kalau nggak Jepang, ya, zaman Belanda itu, ya. Jadi nggak kepakai, sayang," ujar Saefullah.

"Kita lagi mau tulis surat, Pak Gubernur minta untuk ke Kemenkeu untuk kiranya dapat dihibahkan ke Pemprov. Itu luasnya seribuan (meter persegi), itu juga jadi pilihan," imbuhnya.

Baca juga: Ditagih Bangun Kampung Susun, Anies: Bukit Duri Lahannya Terbatas

Sementara itu, Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi mengaku sudah mengetahui dua opsi lahan untuk shelter warga Bukit Duri. Menurutnya, lahan Wisma Ciliwung itu dia yang menawarkannya ke Pemprov.

"Kami mengusulkan Wisma Ciliwung karena kami sudah komunikasi dengan pemilik. Kami yang kenalkan dengan Pemprov DKI. Yang untuk shelter itu selain di RT 5 yang dulu di RW 011, satu lagi bekas kantor pajak. Itu yang jadinya ditawarkan untuk shelter," terang Sandyawan saat dihubungi terpisah.

Pemprov DKI diketahui menganggarkan pembangunan shelter untuk warga Bukit Duri dalam APBD-P DKI 2018. Tapi anggaran Rp 5,98 miliar itu dicoret dengan alasan kesulitan mencari lahan. Dengan begitu, peluang anggaran pembangunan shelter warga Bukit Duri ada di APBD DKI 2019. (zak/idh)