.webp)
"Ya, nggak apa-apa, nanti dilaporkan saja. Kalau ada datanya yang detail, kita telusuri," ujar Arief di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).
Menurut Arief, pihaknya menerima masukan ataupun catatan, termasuk soal data pemilih untuk Pemilu 2019. KPU juga berencana menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) besok, Rabu (5/9).
"Kalau ada data, tentu kami akan cek. Kalau hanya diberi angka 25 juta, ya saya kan nggak tahu 25 juta itu ada di mana, siapa, namamu masuk dalam 25 juta itu apa nggak, dan seterusnya. Kami bekerja berdasarkan data. Kalau ada, ya tentu kita proses," sambungnya.
Arief memastikan penyusunan data pemilih hingga saat ini sudah akurat. "Insyaallah rapi," katanya.
Sebelumnya, parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak jumlah DPT yang telah ditetapkan KPU.
"Parpol koalisi Prabowo-Sandi menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 5 September," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal (3/9).
Alasannya, dalam DPS yang dirilis KPU sebelumnya masih ditemukan sejumlah kesalahan. PKS, Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS, terdapat 25 jutaan pemilih ganda. Di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," jelas Mustafa. (fdn/hri)
