"Di dalam inpres disampaikan, untuk fasilitas publik, (penanganan rampung) Desember 2019. Kalau rumah harus diselesaikan paling lama enam bulan maksimal, akhir Desember 2018. Makanya tidak dikontrakkan, makanya dikerjakan secara massal," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).
Rehabilitasi ini merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Lombok. Basuki mengatakan biaya rekonstruksi itu akan menggunakan APBN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, ada delapan rumah sakit dan puskesmas yang dalam proses pengerjaan. Sementara itu, sepuluh pasar dilaporkan rusak. Dua di antaranya sedang dalam proses rekonstruksi.
"Sekolah dilaporkan 386 (bangunan) yang rusak TK (dan) SD. (Sedangkan bangunan) SMP, MTs, SMA, madrasah ada 770. Sekarang sedang dalam pekerjaan 34 sekolah yang dikerjakan," kata Basuki.
Sementara itu, ada sekitar 70 ribu rumah dalam kondisi rusak ringan-berat. Nantinya pembangunan akan dilakukan secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah, dan mahasiswa. (jbr/jbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini