Didesak Tolak Gugatan Eks Koruptor, Bawaslu: Putusan Sudah Sesuai UU

Jakarta - Bawaslu diminta mengoreksi putusan Panwaslu terkait diloloskannya bacaleg eks napi korupsi. Bawaslu mengatakan pihaknya tidak dapat mengkoreksi putusan tersebut.

"Memang mekanisme untuk koreksi itu tidak ada kalau putusan seperti itu," kata Ketua Bawaslu Abhan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Bawaslu Didesak Tolak Gugatan Eks Koruptor yang Maju Nyaleg

Abhan mengatakan putusan tersebut dapat dikoreksi bila hasil putusan gugatan ditolak. Namun dalam kasus ini, Panwaslu memutuskan menerima gugatan.

"Bisa koreksi kalau pemohon itu ditolak," ujar Abhan.

Dia mengatakan Panwaslu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, Panwaslu di daerah telah mengambil keputusan yanh sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

"Tapi yang jelas bahwa tentu kami bekerja sesuai ketentuan UU itu lah yang kami lakukan," kata Abhan.

"Sudah sesuai (putusan Panwaslu) dengan UU," sambungnya.

Baca juga: Eks Koruptor Nyaleg Bertambah, Zulkifli: Bawaslu Harus Konsisten

Menanggapi adanya desakan untuk Bawaslu melakukan koreksi terhadap putusan Panwaslu, Abhan mengatakan akan kembali mempelajari masukan yang diberikan.

"Tentu kami berterima kasih masukan dari teman-teman NGO pegiat pemilu, nanti akan kami pelajari," tuturnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pemilu sebelumnya mendatangi Bawaslu. Mereka meminta Bawaslu mengoreksi putusan Panwaslu.

"Baik kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu meminta medesak mereka mengkoreksi putusan yang terus keluar dari Bawaslu tingkat daerah terkait dengan permohonan dari caleg mantan koruptor," kata Hadar Nafis Gumay.

(dwia/idh)