Rizal Ramli: Larangan #2019GantiPresiden Bisa Kurangi Suara Jokowi

Jakarta - Rizal Ramli menilai pelarangan aktivitas #2019GantiPresiden sebagai cara terburuk dalam berkampanye yang dilakukan pendukung Jokowi, meski Rizal yakin pelarangan itu bukanlah perintah Jokowi. Pelarangan itu malah bisa menggerus elektabilitas Jokowi.

Mantan Menko Perekonomian itu angkat bicara mengenai deklarasi #2019GantiPresiden yang mendapat banyak penolakan di sejumlah daerah. Dia menyebut menghadang acara demokrasi bukan ciri negara demokratis.

"Saya kira menghadang pertemuan, menghadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis. Hari ini saya terkejut-kejut, terajaib-ajaib, kok orang mau adain pertemuan dihadang, dilarang, orang adakan diskusi nggak boleh, jangan tarik mundur demokrasi dong. Kita perjuangkan demokrasi termasuk angkatan '98, dengan keringat dan darah, jangan tarik mundur demokrasi," ujar Rizal di Anomali Coffe Menteng, Jl Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).
Dia pun menyarankan para pendukung Presiden Joko Widodo melakukan diskusi debat dengan pendukung Prabowo, bukan malah menghadang acara tersebut agar tidak berlangsung.

"Kalau mau diskusi, silakan. Kalau tidak suka dengan isi diskusinya, kirim dong aktivis pro-Jokowi buat debat di sana kalau memang jagoan, atau tidak suka dengan acaranya, buat juga acara sendiri yang lebih hebat, tandingan, selama ini juga terjadi yang di kubu Jokowi boleh buat acara, jadi jangan seperti itu," ucap dia.

Dia juga mengatakan cara seperti ini adalah bentuk kampanye gagal dari Jokowi dan timsesnya. Dia pun meminta Jokowi bisa mengingatkan timsesnya agar tidak bertindak semena-mena.
"Jangan main larang, apalagi fisik. Saya mohon maaf pada Pak Jokowi, cara-cara begini merupakan kampanye Pak Jokowi yang paling buruk, saya tahu ini tidak diperintahkan Presiden Jokowi. Tim di sekitarnya yang kebablasan. Saya minta Pak Jokowi mengingatkan tim yang kebablasan cara-cara seperti ini malah akan mengurangi elektabilitas Jokowi," tegas dia.

Rizal pun menjelaskan deklarasi tersebut tidak harus mendapat izin dari pihak keamanan, melainkan sekadar menginformasikan saja bahwa akan ada acara tersebut kepada aparat.

"Nggak ada, itu kan sifatnya izin, itu kan cuma pemberitahuan bukan zaman Orde Baru, Orde Baru harus ada izin. Orang mau ketemu-ketemu aja, ini nggak punya nyali. Pendukung Pak Jokowi saya minta hadir di pertemuan yang diadakan oleh yang mengkritik, bantah, jawab bahwa Pak Jokowi juga berprestasi, itu demokrasi namanya," tegas dia. (zap/dnu)