CSIS: Pengunduran Diri Idrus Marham Soft Landing bagi Golkar

Jakarta - Politikus Partai Golkar Idrus Marham mundur dari jabatan Menteri Sosial terkait statusnya sebagai tersangka KPK. Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai pengunduran diri Idrus itu sengaja dipilih untuk 'pendaratan lunak'.

"Saya kira itu langkah yang taktis ya karena kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai menteri, itu efek negatifnya lebih kuat. Nah, dia mundur sebelum penetapan proses tersangka, itu lebih smooth dan soft landing," kata Arya di restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/8/2018).

Baca juga: Politikus Golkar: Pengunduran Diri Idrus Marham Contoh Berpolitik

Arya menyebut pengunduran diri itu sebagai langkah taktis Idrus untuk menyelamatkan diri dan Partai Golkar. Ia menduga Idrus banyak belajar dari kasus eks Ketum Golkar Setya Novanto, yang juga terjerat kasus korupsi.

"Saya kira ini negosiasi di internal yang bijaksana bahwa Golkar harus survive, salah satunya harus merelakan Idrus Marham mundur," sebut Arya.

"Saya kira itu langkah yang taktis ya karena, kalau dia ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai menteri, itu efek negatifnya lebih kuat. Nah, dia mundur sebelum penetapan proses tersangka, itu lebih smooth dan soft landing," kata peneliti Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes. (Tsarina Maharani/detikcom)

Arya pun sempat mengungkit kasus Novanto. Dia mengatakan saat itu drama kasus Novanto terlalu panjang dan berbelit-belit. Hal itu akhirnya menimbulkan sentimen negatif dari publik terhadap Golkar.

"Dari sisi penanganan krisis itu terlalu panjang sehingga drama yang panjang itu menimbulkan sentimen publik negatif karena ada juga usaha di internal untuk mempertahankan posisi Novanto," ujarnya.

Baca juga: Jadi Tersangka, Idrus Marham Janji Tak Khianati Jokowi di Pilpres

"Kalau yang sekarang di internal relatif tidak ada gejolak. Karena sadar ini mau jelang pemilu dan kader butuh survive untuk menyelamatkan partai dan menyelamatkan dirinya," imbuh Arya.

KPK resmi mengumumkan Idrus sebagai tersangka pada Jumat (24/8). Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil soal pemberian suap Eni Maulani Saragih dari Johannes Budisutrisno Kotjo pada November-Desember 2017.

Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang termasuk dalam konsorsium penggarap proyek itu. Selain itu, Idrus dijanjikan menerima jatah yang sama dengan Eni, yaitu USD 1,5 juta.

Idrus juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan purchase power agreement (PPA) jual-beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.



Tonton juga video 'KPK: Idrus Dijanjikan Jatah Duit US$ 1,5 Juta'

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/aan)