.webp)
"Presiden melihat kepentingan lebih besar dari sisi perekonomian. Saya memang selama ini kan sudah menyampaikan, saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya, memang situasi membutuhkan perhatian penuh," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/8/2018).
"Pokoknya saya mengatakan saya fokus ke APBN dan itu sesuai dengan Presiden," tegas Sri Mulyani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan cuma Sri Mulyani, ada sederet pejabat negara yang ikut menjadi timses Jokowi-Ma'ruf. Di antaranya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Dewan Pengarah juga Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini tertuang dalam surat keputusan No.001/KPTS/JKW-MA/VIII/2018 tentang penetapan dan pengesahan kampanye nasional Koalisi Indonesia Kerja.
KPU mengatakan tidak ada larangan menteri masuk tim kampanye. Namun ada aturan bagi menteri untuk berkampanye, yakni aturan cuti saat akan berkampanye.
"Di undang-undang menentukan bahwa menteri boleh berkampanye sehingga dengan begitu, kalau yang bersangkutan masuk dalam daftar tim kampanye, ya tidak ada masalah," ujar komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Selasa (21/8).
Koalisi pro-Jokowi tak mempersoalkan batal bergabungnya Sri Mulyani dalam timses. Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan mengatakan Presiden Jokowi memang mengedepankan kepentingan negara.
Karena alasan kepentingan negara, Sri Mulyani, disebut Verry, diminta Jokowi berfokus sebagai menteri. "Presiden Jokowi sebagai kepala negara tetap mengutamakan dan mengedepankan kepentingan nasional," katanya.
Pendapat yang sama disampaikan Wasekjen PKB Daniel Johan. Posisi Menkeu memang butuh konsentrasi penuh.
"Posisi Menkeu sangat butuh konsentrasi penuh di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu," ujar Daniel. (fdn/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
