Penjelasan Kemendagri Soal Mekanisme Pemberian Bantuan Gempa Lombok

Jakarta - Kemendagri memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemberian bantuan keuangan dari daerah untuk gempa Lombok, NTB. Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menuturkan, bantuan tersebut akan masuk melalui kas daerah NTB.

"Ya itu masuk ke kas daerah, masuk ke bantuan keuangan," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: BNPB Prediksi Kerugian Akibat Gempa Lombok Rp 7,7 Triliun

Namun, ia melanjutkan, dana tersebut perlu disetujui oleh lembaga legislatif terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas daerah.

"Disetujui oleh lembaga legislatif, kemudian tentunya pemerintah berkoordinasi dengan daerah yang bersangkutan dan kemudian nanti masuk rekening kas daerah," ujarnya.

Hadi pun menegaskan bahwa dana bantuan dari daerah tidak akan masuk ke dalam rekening pribadi gubernur. "Nggak ada yang masuk ke rekeningnya gubernur, nggak ada. Kalau (masuk ke rekening) gubernur ya kena masalah," sebut Hadi.

Ia pun menyampaikan, menurut data Dirjen Otonomi Daerah (Otda), lebih dari separuh provinsi di Indonesia telah memberikan bantuannya untuk NTB.

"Jadi Pak Dirjen Otda sudah mencatat hampir lebih dari separuh (provinsi di Indonesia) sudah mulai dibahas untuk dibantukan," tutupnya.

Baca juga: Kemendagri Tepis Tudingan Fahri Lepas Tangan Soal Gempa Lombok

Sebelumnya pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan surat edaran permintaan bantuan ke setiap pemda untuk penanganan gempa Lombok. Kemendagri telah menegaskan surat edaran tersebut tak bersifat wajib.

"Surat Menteri itu pasti tidak mewajibkan kepala daerah untuk beri bantuan. Tapi kembalikan ke daerah sesuai kemampuan daerah. Dalam pengelolaan keuangan, penyusunan APBD, ada tiga jenis belanja yang sifatnya tidak wajib. Apa itu? Hibah, bansos (bantuan sosial) dan bantuan keuangan," tutur Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Selasa (21/8/2018). (yas/rna)